Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Kehadiran perdana ini dilakukan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, dilansir dari Nasional.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis pemerintah dalam merespons situasi ekonomi global terkini. Kepala negara sengaja meminta waktu khusus untuk memaparkan langsung arah kebijakan fiskal di hadapan para wakil rakyat.
"Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Penyampaian mandiri ini diarahkan untuk mengawal penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. Presiden menekankan adanya tekanan eksternal yang sedang membayangi stabilitas nasional.
"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian," kata Prabowo.
Pemerintah menyoroti eskalasi konflik di berbagai belahan dunia yang memicu ketidakpastian ekonomi. Dampak dari situasi global tersebut dinilai tetap berimbas besar pada stabilitas domestik.
"Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," sambung Prabowo.
Kehadiran langsung presiden di parlemen ini mendapat perhatian dari pengamat komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga, yang memberikan analisisnya pada Kamis (21/5/2026). Ia melihat ada misi penggalangan kekuatan politik di balik kedatangan kepala negara ke Senayan.
"Presiden Prabowo Subianto ingin mendapat dukungan dari delapan fraksi di DPR di tengah melemahnya rupiah," ujar Jamiluddin, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, sokongan legislatif sangat krusial demi menjaga kepercayaan publik. Stabilitas politik di tingkat parlemen diharapkan mampu mentransmisikan sentimen positif ke sektor pasar.
"Kehadirannya di Senayan itu juga ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa kebijakan ekonominya mendapat dukungan penuh DPR RI," ujar Jamiluddin.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap kebijakan fiskal yang dirancang dapat berjalan efektif tanpa hambatan politik yang berarti. Dukungan terbuka dari parlemen menjadi modal penting untuk meyakinkan publik secara luas.
"Mempertontonkan dukungan ini juga diperlukan Prabowo agar hal yang sama juga nantinya mendapat dukungan dari masyarakat," sambung Jamiluddin.
Selain aspek stabilitas makro, momentum ini juga dipandang sebagai panggung untuk menegaskan komitmen sosial pemerintah. Berbagai program prioritas yang menyentuh kesejahteraan masyarakat ikut dipaparkan dalam kesempatan tersebut.
"Untuk itu, Prabowo mempertontonkan kebijakannya yang pro rakyat. Ini semua dimaksudkannya untuk mensejahterakan rakyat, terutama rakyat yang belum beruntung," ujar Jamiluddin.
