Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan respons positif terhadap gagasan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai penyesuaian ambang batas parlemen dengan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR pada Senin (4/5/2026).
Gagasan tersebut dipandang sebagai solusi efektif untuk menjembatani berbagai usulan yang saat ini tengah berkembang di ruang publik. Dilansir dari Nasional, partai berlogo ka'bah ini menganggap model tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi sistem pemilihan di Indonesia.
Juru Bicara PPP Rusman Yakob memberikan apresiasi terhadap pemikiran yang disampaikan oleh Yusril. Menurutnya, usulan tersebut sangat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan dalam penataan regulasi pemilu ke depan.
"Saya kira menarik pernyataan dan usulan Bapak Yusril, dan seyognya pemikiran ini bisa dijadikan sebagai jalan tengah dari berbagai usulan dan alternatif yang selama ini mengemuka dan berkembang di publik," kata Rusman Yakob, Juru Bicara PPP.
Pihak internal PPP berencana melakukan pengkajian mendalam terhadap teknis usulan tersebut. Rusman menekankan bahwa logika di balik penyelarasan angka ambang batas dengan jumlah komisi di DPR memiliki dasar yang kuat untuk memperkuat sistem demokrasi.
"Sepertinya pemikiran ini lebih pas dan cocok karena pengalaman kita selama ini banyak aspirasi politik masyarakat melalui hasil pemilu yang tidak terakomodasi/terbuang akibat tidak lolosnya ambang batas yang ditetapkan selama ini," ujar Rusman Yakob, Juru Bicara PPP.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra melontarkan wacana agar jumlah komisi atau AKD di DPR dijadikan sebagai indikator besaran ambang batas parlemen bagi partai politik. Gagasan ini memicu berbagai tanggapan, di mana sebagian besar partai nonparlemen menyatakan dukungan mereka terhadap usulan tersebut.
