Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan mengenai posisi wilayah selatan Pulau Jawa, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kawasan tersebut berada di zona subduksi atau pertemuan lempeng aktif yang menyimpan potensi gempa bumi kuat serta tsunami.
Dilansir dari Kompas, BMKG menegaskan bahwa informasi mengenai potensi ini bukan merupakan prediksi mengenai kapan bencana tersebut akan terjadi.
Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman BMKG, Ardhianto Septiadhi menjelaskan bahwa memahami potensi gempa adalah langkah vital dalam menekan risiko bencana di area rawan.
"Pemahaman terhadap potensi tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana," kata Ardhianto dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (21/4/2026).
Hingga saat ini, secara ilmiah kejadian gempa bumi belum bisa diprediksi waktu kepastiannya.
Ardhianto menyatakan bahwa meskipun waktu tidak bisa dipastikan, potensi gempa di suatu daerah tetap dipelajari melalui riset serta teknologi kebumian.
Penelitian dilakukan guna memetakan karakteristik sumber gempa dan kekuatan maksimalnya sebagai landasan perencanaan mitigasi.
Salah satu hasil riset menunjukkan adanya potensi gempa mencapai Magnitudo 8,7 pada zona subduksi di selatan Jawa.
Besaran angka ini sering kali memicu salah paham di masyarakat yang menganggapnya sebagai ramalan gempa besar dalam waktu dekat.
Pihak BMKG mengklarifikasi bahwa estimasi magnitudo maksimal tersebut adalah parameter ilmiah untuk kepentingan mitigasi, bukan untuk menentukan waktu kejadian.
"Angka ini merupakan parameter ilmiah untuk kepentingan mitigasi, bukan prediksi kejadian gempa dalam waktu dekat," ujar Ardhianto.
Konsep Periode Ulang dan Probabilitas
Dalam studi kegempaan, terdapat konsep periode ulang yang memperkirakan rata-rata waktu antar kejadian gempa besar di segmen megathrust.
Namun, Ardhianto memberikan penekanan bahwa konsep ini bukanlah jadwal yang pasti.
Periode ulang merupakan pendekatan probabilitas dengan rentang waktu yang sangat panjang, mulai dari puluhan hingga ratusan tahun.
"Oleh karena itu konsep ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan gempa akan terjadi," kata Ardhianto.
Data hasil kajian potensi ini digunakan pemerintah sebagai dasar kebijakan, mulai dari peta bahaya tsunami hingga penentuan jalur evakuasi.
Langkah tersebut juga mencakup pengembangan sistem peringatan dini, tata ruang wilayah, serta standar pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap guncangan gempa.
Pentingnya Literasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Masyarakat diminta untuk tidak menyalahartikan informasi potensi gempa besar sebagai tanda bencana akan segera melanda.
Informasi tersebut harus diterima secara proporsional sebagai bagian dari prosedur kesiapsiagaan menghadapi ancaman alam.
"Dengan demikian informasi mengenai potensi gempa besar perlu dipahami secara utuh dan proporsional sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, bukan sebagai indikasi kepastian waktu kejadian," tutur Ardhianto.
Penguatan sistem mitigasi memerlukan kerja sama antara hasil riset ilmiah, dukungan teknologi, serta kesiapan warga dalam merespons informasi.
Peningkatan pemahaman atau literasi kebencanaan menjadi kunci utama agar warga dapat bergerak cepat dan tepat jika terjadi keadaan darurat.
"Peningkatan literasi kebencanaan menjadi kunci agar masyarakat dapat bertindak tepat saat terjadi gempa bumi dan potensi tsunami," ujarnya.
Ardhianto menambahkan bahwa penghitungan magnitudo maksimum dan kajian periode ulang adalah fondasi dalam membangun sistem mitigasi yang optimal.
Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh harus dilakukan secara terus-menerus melalui penguatan sistem dan kesiapan yang berkelanjutan.
"Pemahaman potensi, penguatan sistem, dan kesiapan masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap selamat dari ancaman gempa bumi dan tsunami," kata Ardhianto.
