DICORETNYA siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai polemik dan perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos pada peringkat ketiga seleksi provinsi mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan peserta lain.
Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu kritik pada mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi jika peserta yang dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.
ÔÇ£Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses tidak transparan,ÔÇØ kata Muslim Arbi, Rabu (27/5/2026).
Menurut dia, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda. Ia meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara terang-benderang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Muslim Arbi juga menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional.
ÔÇ£Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,ÔÇØ ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar Muhammad Fahmi menilai mekanisme penilaian seleksi tidak terbuka. Ia menyebut proses seleksi memang dilakukan terbuka, tetapi tahapan penilaian hingga pengumuman dinilai tertutup.
Sementara itu, Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi dilakukan sesuai mekanisme dan melibatkan berbagai unsur dari pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul mengatakan seleksi Paskibraka adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. "Peserta diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota,ÔÇØ ujarnya. (H-2)
