Sejumlah perusahaan di Indonesia memilih untuk menghentikan sementara proses perekrutan karyawan baru guna menjaga stabilitas operasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Dilansir dari Detik Finance, langkah efisiensi ini diambil oleh departemen SDM untuk menghindari opsi pengurangan karyawan yang lebih ekstrem pada Jumat (24/4/2026).
Praktisi HR dan Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI), Ivan Taufiza, menjelaskan bahwa secara umum terdapat tiga kategori rekrutmen perusahaan. Kategori tersebut meliputi penggantian karyawan lama (replacement), pembukaan lowongan karena ekspansi bisnis, serta rekrutmen akibat adanya investasi baru.
"Jadi ada tiga kelompok, pertama orang diganti, kedua yang ekspansi, ketiga yang memang belum merekrut karena masih dalam tahap pembangunan," kata Ivan, Ketua ISPI.
Ivan mengamati bahwa saat ini banyak perusahaan menahan proses rekrutmen pada kategori penggantian dan ekspansi bisnis. Meskipun demikian, penurunan pada sektor penggantian karyawan dinilai belum terlalu signifikan dibandingkan sektor ekspansi.
"Kalau yang satu kan replacement, mungkin menurun, walaupun itu saya debat juga," ucap Ivan, Ketua ISPI.
Faktor kenaikan biaya operasional menjadi alasan utama perusahaan melakukan koreksi terhadap target penyerapan tenaga kerja. Ivan mencontohkan salah satu kliennya di industri produksi kaca yang harus meninjau ulang rencana perekrutan 2.000 orang akibat lonjakan harga gas sebesar 50 persen.
"Nah, kaca itu kan perlu gas untuk peleburan ya. Dia sudah tanda tangan kontrak harga gasnya Rp 6 ribu per kilogram, sekarang naik jadi Rp 9 ribu, itu kan sudah naik 50%. Tadinya dia mau merekrut 2.000 orang, kemarin diskusi sama saya, 'kayaknya kita mau koreksi, nggak tahu jadi berapa, tapi sepertinya nggak bakal 2.000'. Nah yang seperti ini," jelas Ivan, Ketua ISPI.
Potensi penyerapan tenaga kerja baru saat ini dinilai lebih banyak bertumpu pada kategori investasi baru, terutama di sektor industri. Namun, proses ini memerlukan waktu karena perusahaan harus menunggu penyelesaian fasilitas fisik seperti pabrik.
"Karena lagi bangun pabrik, artinya belum merekrut. Nah, gerbong yang ini sebenarnya menjanjikan, cuma ini belum bisa didorong juga kalau belum jadi," tutur Ivan, Ketua ISPI.
Selain pengurangan kuantitas, perusahaan juga dilaporkan mulai menurunkan spesifikasi kemampuan dan standar gaji yang dibutuhkan. Langkah ini diambil untuk menekan anggaran belanja pegawai di tengah tekanan finansial.
"Misalnya dia perlu kaliber 20 tahun pengalaman dengan gaji Rp 200 juta. Karena satu dan lain hal, 'saya nggak perlu 20 tahun, cukup 10 tahun saja'. Lalu budget-nya juga diturunkan dari Rp 200 juta menjadi Rp 100 juta. Itu dikoreksi," ujar Ivan, Ketua ISPI.
Penurunan standar gaji ini diprediksi memberikan dampak luas terhadap perputaran uang di tingkat nasional. Ivan menekankan bahwa perbedaan besaran gaji yang signifikan akan sangat memengaruhi daya beli masyarakat.
"Jadi selain jumlahnya dikoreksi, kalibernya juga diturunkan. Nah ini implikasinya besar. Kita bicara secara negara, kalau tadinya ada seribu orang digaji Rp 200 juta, itu perputaran uangnya berbeda dengan yang gajinya hanya Rp 50 juta. Dampaknya jauh," sambung Ivan, Ketua ISPI.
Senada dengan fenomena tersebut, data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan mayoritas pelaku usaha memang tidak berencana menambah pekerja dalam waktu dekat. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyampaikan temuan ini dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/6/2026).
"Sebanyak 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kami juga perlu diperhatikan," ujar Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO.
Survei internal APINDO juga mengungkapkan bahwa separuh dari total perusahaan yang disurvei memilih untuk bersikap konservatif dalam jangka panjang. Mereka menyatakan tidak memiliki rencana untuk memperluas jangkauan bisnis selama lima tahun ke depan.
"Hasil survei kami di APINDO saat ini, 50% perusahaan tidak punya rencana untuk ekspansi dalam lima tahun ke depan. Ini juga menjadi perhatian," terang Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO.
