Pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini semakin diperketat oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Langkah ini diambil untuk menjamin energi bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang berhak dan meminimalisir potensi penyalahgunaan di lapangan.
Dilansir dari Suara, strategi penguatan ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem QR Code serta evaluasi data konsumen secara intensif. Pemutakhiran informasi kepemilikan kendaraan menjadi kunci utama dalam menjaga integritas program subsidi pemerintah.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi program Subsidi Tepat.
"Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah," ujar Ahad pada Kamis (30/4/2026).
Penerapan teknologi QR Code berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengontrol peredaran jenis BBM khusus seperti Biosolar dan Pertalite. Sistem ini memungkinkan Pertamina memantau aktivitas transaksi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Monitoring berkala dilakukan untuk mendeteksi pola transaksi yang dianggap tidak wajar. Beberapa indikator mencurigakan meliputi pengisian bahan bakar dalam volume besar secara berulang atau penggunaan satu kode di lokasi berbeda dalam waktu yang sangat singkat.
Jika sistem menangkap indikasi tersebut, pihak Pertamina akan melakukan proses verifikasi ulang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kuota subsidi milik orang lain.
Layanan Bantuan dan Aspirasi Pengguna
Pertamina juga aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk kelompok sopir truk. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (29/4), sejumlah kendala teknis terkait penggunaan barcode di lapangan menjadi poin diskusi utama.
Ahad memberikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan oleh para pengguna layanan di lapangan tersebut.
"Aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan," kata Ahad.
Guna memberikan solusi atas hambatan teknis yang dialami masyarakat, Pertamina menyiagakan 147 unit helpdesk yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Fasilitas ini ditujukan untuk mempercepat proses aktivasi kembali QR Code dan verifikasi data administratif.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 119 kendaraan telah masuk dalam daftar pendaftaran ulang. Dari total tersebut, 87 kendaraan atau sekitar 73,1 persen telah berhasil menyelesaikan proses verifikasi, sementara sisanya masih dalam tahap penyesuaian administrasi.
Masyarakat yang mengalami kendala teknis diimbau untuk segera melakukan pendaftaran ulang melalui kanal resmi yang tersedia. Langkah ini diperlukan agar akses terhadap BBM bersubsidi tetap dapat dinikmati oleh pemilik kendaraan yang sah tanpa hambatan.
