Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran pada Selasa (21/4/2026) setelah menerima permintaan dari Pemerintah Pakistan sebagai mediator. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi Teheran guna mengajukan proposal perdamaian guna mengakhiri konflik bersenjata secara permanen.
Keputusan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu (22/4/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas. Sharif menegaskan bahwa penundaan aksi militer ini krusial agar upaya diplomatik yang sedang dirancang dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Atas nama pribadi saya dan atas nama Marsekal Lapangan Syed Asim Munir, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas kemurahan hatinya menerima permintaan kami untuk memperpanjang gencatan senjata," kata Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan.
Sharif menekankan pentingnya kepatuhan kedua belah pihak terhadap kesepakatan ini demi stabilitas kawasan. Ia berharap perundingan lanjutan dapat menghasilkan solusi final yang menghentikan ketegangan antara Washington dan Teheran.
"Saya sangat berharap kedua belah pihak akan terus mematuhi gencatan senjata dan dapat menyimpulkan 'Kesepakatan Perdamaian' yang komprehensif selama putaran kedua pembicaraan yang dijadwalkan di Islamabad untuk mengakhiri konflik secara permanen," ujar Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan.
Melalui saluran media sosial, Donald Trump memberikan instruksi kepada jajaran militer Amerika Serikat untuk tetap dalam posisi siaga namun menunda serangan. Gencatan senjata yang semula dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4/2026) kini menjadi berstatus terbuka tanpa batas waktu spesifik.
"Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade, dan dalam semua hal lainnya, tetap siap dan mampu, dan oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan, dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pihak Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait pengumuman sepihak dari Washington tersebut. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa pemerintah Iran masih menyiapkan tanggapan formal yang akan dirilis dalam waktu dekat untuk merespons dinamika diplomatik ini.
