Sejumlah negara secara tegas menolak pemberlakuan pungutan khusus bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz oleh pemerintah Iran dalam konferensi normalisasi di London pada Rabu (22/4/2026). Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan sikap tersebut didukung oleh 20 negara yang hadir guna menjaga prinsip kebebasan navigasi internasional.
Penolakan global terhadap kebijakan sepihak tersebut dilatarbelakangi oleh status Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan internasional yang vital. Dilansir dari Detik Finance, pertemuan strategis tersebut diprakarsai oleh Inggris dan Prancis guna membahas ketegangan di kawasan tersebut.
"Kemudian tadi disampaikan mengenai inisiasi yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris. Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ungkap Sugiono, Menteri Luar Negeri di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.
Sugiono menambahkan bahwa pungutan tersebut dinilai bertentangan dengan norma hukum laut internasional yang berlaku di perairan strategis. Meskipun Iran memiliki kontrol di wilayah tersebut, keberadaan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab menjadikannya jalur bersama.
"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," papar Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Langkah diplomasi menjadi prioritas utama bagi negara-negara peserta konferensi untuk meredakan situasi di perairan tersebut. Selain masalah biaya, forum ini juga membahas wacana pengamanan jalur logistik global dari ancaman militer.
"Dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat," ujar Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Gagasan mengenai perlindungan militer damai tersebut saat ini masih dalam tahap pembicaraan mendalam antarnegara anggota konferensi. Fokus utama program ini mencakup pembersihan ranjau laut untuk menjamin keamanan berbagai komoditas perdagangan.
"Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai macam produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz," pungkas Sugiono, Menteri Luar Negeri.
