Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menggalakkan kendaraan ramah lingkungan untuk sektor transportasi logistik di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Kendati demikian, pelaku usaha memerlukan dukungan regulasi konkret demi kelancaran implementasi di lapangan.
Permintaan bantuan kebijakan tersebut didasari oleh tingginya harga jual armada bertenaga setrum di pasar domestik saat ini. Seperti dilansir dari Otomotif, salah satu aktivitas penyerahan unit komersial ramah lingkungan teranyar dilakukan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang memasok truk listrik Mitsubishi Fuso eCanter kepada PT Takari Kokoh Sejahtera selaku mitra strategisnya.
ÔÇ£Ya, kita sebetulnya hanya mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebijakan mobil listrik," ujar Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).
Investasi awal yang terlampau besar menjadi ganjalan utama bagi korporasi angkutan logistik untuk memperbarui armada mereka. Sektor usaha ini juga tengah dibebani oleh lonjakan biaya operasional lain, meliputi komponen suku cadang, penyesuaian tarif jalan tol, hingga tuntutan efisiensi distribusi barang.
"Karena mobil listrik ini sangat ingin kami terapkan, tetapi harganya masih Rp 3 miliar. Sedangkan harga truk yang biasa itu Rp 1 miliar. Ada selisih 3 kali lipat," ujarnya.
Ketimpangan harga yang mencapai tiga kali lipat tersebut dinilai menjegal kemampuan finansial pelaku usaha untuk meremajakan kendaraan operasional secara mandiri. Tanpa adanya intervensi dari pemangku kebijakan, pemanfaatan moda transportasi ramah lingkungan ini diprediksi sulit berjalan dalam waktu dekat.
"Artinya, dengan ongkos yang sekarang, tidak mungkin kami melakukan peremajaan dengan truk listrik," katanya.
Guna mengatasi hambatan dana peremajaan tersebut, asosiasi berharap pemerintah menyusun regulasi bantuan finansial seperti skema subsidi ataupun insentif perpajakan. Langkah kompensasi ini dirasa adil mengingat adopsi armada setrum secara langsung memotong kuota pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus memangkas emisi karbon sektor logistik.
"Tapi kalau ada kebijakan pemerintah agar truk menggunakan truk listrik, tidak mengonsumsi lagi BBM bersubsidi, perlu ada satu kebijakan pemerintah sehingga bisa dikompensasikan untuk memberikan insentif fiskal kepada truk listrik tadi,ÔÇØ kata Gemilang.
