Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia, Fera Umbara, mendesak pemerintah untuk memberikan solusi konkret terhadap tingginya biaya logistik nasional pada Rabu (13/5/2026). Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam forum diskusi produk UMKM di Kemayoran, Jakarta.
Permasalahan distribusi barang di Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai menjadi beban berat bagi pelaku usaha. Dilansir dari Money, efisiensi logistik menjadi faktor penentu agar produk lokal mampu bersaing dengan barang impor di pasar domestik.
Fera Umbara menekankan bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) pengusaha lokal sering kali tidak kompetitif akibat beban biaya angkut yang besar. Ia hadir bersama perwakilan dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) untuk menyuarakan kendala tersebut.
ÔÇ£Saya mau tanya Pak, kita punya HPP (Harga Pokok Produksi) kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan. Kalau biaya logistik kita mahal,ÔÇØ kata Fera di Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ketergantungan terhadap kelancaran arus barang antarpulau membuat para pengusaha menagih langkah strategis dari otoritas terkait. Fera mempertanyakan skema yang bisa diterapkan pemerintah untuk membantu daya saing harga produk.
ÔÇ£Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing?ÔÇØ ujar Fera.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan tanggapan dengan mengakui bahwa kondisi geografis Indonesia memang memberikan tantangan besar pada biaya pengiriman. Menurutnya, berbagai faktor eksternal turut memperparah situasi ekonomi saat ini.
ÔÇ£Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik. Karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik,ÔÇØ kata Busan.
Menteri yang akrab disapa Busan tersebut menyatakan bahwa masalah ini merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Ia mengundang para pelaku usaha untuk berdiskusi lebih lanjut di kantor Kementerian Perdagangan.
ÔÇ£Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua. Karena kita bareng ya, permasalahan kita bareng. Ya nanti kita ketemu di kantor,ÔÇØ ucap Busan.
Persoalan mahalnya biaya distribusi ini bukan merupakan isu baru dalam perekonomian nasional. Sebelumnya, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dibentuk pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga sempat menyoroti tata kelola pelabuhan.
Eks Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa salah satu upaya perbaikan dilakukan melalui regulasi pelaporan data perdagangan antarpulau. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi muatan barang.
ÔÇ£Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan Manifest Domestik yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya,ÔÇØ kata Pahala, Rabu (27/11/2024).
Pahala menyoroti fenomena ketimpangan muatan kapal sebagai pemicu utama melonjaknya harga. Kapal yang membawa pasokan dari daerah ke Jakarta sering kali kembali ke pelabuhan asal tanpa membawa muatan kargo yang memadai.
ÔÇ£Akibatnya, biaya logistik melambung karena saat kembali ke daerah asal, seringkali dalam kondisi kosong atau minim muatan,ÔÇØ ujar Pahala.
Integrasi data perdagangan diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melakukan intervensi pasar dan pengawasan suplai antarwilayah secara efektif. Pengaturan kargo yang lebih baik diyakini dapat menutup celah masuknya barang ilegal ke pasar dalam negeri.
ÔÇ£Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,ÔÇØ kata eks Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
