Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan proses pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengikuti regulasi yang berlaku pada Kamis, 16 April 2026. Langkah ini diambil guna mendukung mobilitas distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa seluruh prosedur pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara transparan. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan," tegas Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Pihak BGN menyatakan kesiapan untuk mengikuti jalur hukum jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran tersebut di lapangan. Sony menekankan keyakinannya bahwa integritas proses tetap terjaga sejak awal perencanaan.
"Apabila penyimpangan, ya tentu itu menjadi ranah para penegak hukum. Namun kami yakin pengadaan itu telah melalui proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Penggunaan moda transportasi roda dua dianggap krusial untuk menembus hambatan geografis di berbagai daerah, termasuk akses jalan sempit di kawasan perkotaan. Hal ini menjadi alasan utama pemilihan motor listrik sebagai kendaraan dinas kepala satuan pelayanan.
"Untuk seluruh daerah, terutama daerah-daerah terpencil, termasuk Jakarta sendiri juga sekolah yang masuk ke dalam gang," kata Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Hambatan akses masuk bagi mobil logistik MBG di beberapa lokasi sekolah menjadi faktor penentu efisiensi koordinasi tim di lapangan. Kecepatan mobilitas menjadi prioritas utama untuk menjamin ketepatan waktu distribusi makanan.
"Ketika diperlukan koordinasi cepat kan, mobil enggak bisa masuk (ke dalam gang), sepeda motor lah yang lebih cepat bisa masuk menjangkau," kata Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Berdasarkan data instansi, proyek yang dikontrakkan sejak 2025 ini terealisasi sebanyak 21.801 unit dari total target awal 25.644 unit hingga batas waktu 20 Maret 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa capaian penyedia berada pada angka 85,01 persen.
Harga unit motor listrik produksi dalam negeri ini tercatat sebesar Rp42 juta per unit, lebih rendah dari harga pasar yang mencapai Rp52 juta. Produk asal Citeureup, Bogor tersebut memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen.
