Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran belanja mulai dari jasa event organizer hingga pengadaan puluhan ribu unit kendaraan operasional pada April 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat infrastruktur lembaga baru dalam menjalankan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Dilansir dari Detik Health, belanja besar tersebut mencakup penggunaan jasa pihak ketiga sebesar Rp113 miliar karena keterbatasan personel internal. Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait urgensi pemakaian tenaga profesional dalam fase awal pembentukan struktur organisasi lembaga tersebut.
"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Penggunaan jasa luar ini diklaim membantu efisiensi birokrasi dan ketertiban pelaporan keuangan. Pihak manajemen menekankan bahwa dokumentasi dari pihak ketiga mempermudah proses audit oleh instansi pengawas di kemudian hari.
"Ini justru memudahkan audit dan pengawasan karena semua terdokumentasi dengan baik," ujarnya.
Selain jasa konsultasi, BGN mengonfirmasi pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan sejak tahun anggaran 2025. Proses pembayaran dilakukan dengan sistem dua tahap sesuai regulasi keuangan yang berlaku pada Selasa (7/4/2026).
"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG," beber Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Terdapat pula pengadaan semir dan sikat sepatu senilai Rp1,5 miliar untuk kebutuhan peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Penyiapan perlengkapan ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola bersama institusi pendidikan militer pada Jumat (17/4/2026).
"Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI," kata Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Realisasi unit motor listrik saat ini mencapai 85,01 persen dari total kontrak awal sebanyak 25.644 unit. Sisa anggaran dari unit yang tidak terselesaikan oleh penyedia telah dikembalikan sepenuhnya ke kas negara sesuai batas waktu 20 Maret 2026.
