Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengadopsi metode pemusnahan sekaligus pemanfaatan ikan sapu-sapu asal Brasil untuk mengatasi populasi invasif di perairan ibu kota. Rencana ini diumumkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Balai Kota Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Kebijakan tersebut diambil menyusul kritik yang muncul terkait metode pemusnahan sebelumnya yang dinilai tidak manusiawi. Dilansir dari Megapolitan, metode penguburan ikan dalam kondisi hidup sempat memicu protes dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Rano Karno menjelaskan bahwa Brasil memiliki teknologi yang mampu mengubah ikan sapu-sapu menjadi produk bernilai guna. Penanganan di negara tersebut dianggap berhasil mengubah masalah lingkungan menjadi peluang sumber energi alternatif.
"Kemarin saya menarik. Ada usulan sementara, ini pernah dilakukan oleh Brazil. Teknologi yang dilakukan oleh Brazil itu ternyata bisa diolah dan bahkan bisa menjadi bahan kayak arang, gitu. Itu luar biasa," ucap Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pihak eksekutif telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta untuk mempelajari secara teknis mekanisme pengolahan tersebut. Rano menilai karakteristik permasalahan populasi ikan sapu-sapu di Jakarta serupa dengan apa yang dihadapi oleh Brasil.
"Ternyata ikan sapu-sapu ini di Brazil juga menjadi permasalahan, tapi ternyata dia bisa menjadi komponen lain. Itu bahkan bisa menjadi arang. Nah, itu kemarin saya kirim kepada dinas LH. Coba kita bikin seperti ini," katanya Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Data pemerintah menunjukkan volume tangkapan ikan invasif ini mencapai angka yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Pada aksi penangkapan serentak di lima wilayah Jakarta, Jumat (17/4/2026), petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 6,98 ton ikan sapu-sapu.
"Artinya kemarin itu kan baru pertama kali. Kita juga kaget, Iho. Jumlah ikan sapu-sapu yang tertangkap sekian ton itu kaget kita kan," katanya Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah memastikan bahwa program pengendalian populasi ikan ini tetap menjadi prioritas karena dampak negatifnya terhadap ekosistem perairan. Namun, evaluasi besar dilakukan pada aspek teknis eksekusi di lapangan agar tidak menimbulkan polemik lebih lanjut.
"Sistem pemusnahannya akan kita benahi supaya lebih baik dan sesuai," ucap Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
