Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntaskan operasi pembersihan saluran air dan sungai di lima wilayah kota administrasi pada Jumat (17/4/2026) guna menekan populasi ikan invasif. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.30 hingga 11.00 WIB tersebut menghasilkan tangkapan ribuan ekor ikan sapu-sapu yang mendominasi perairan ibu kota.
Data hasil operasi menunjukkan sebanyak 68.800 ekor ikan sapu-sapu dengan bobot total mencapai 6,98 ton berhasil diangkat dari dasar air, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, mengonfirmasi besarnya volume ikan yang berhasil dikumpulkan oleh petugas dalam kurun waktu kurang dari setengah hari tersebut.
"Hasil tangkapan ikan yang diperoleh mencapai 6,98 ton," kata Hasudungan A. Sidabalok, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta.
Tindakan pengendalian ini memicu respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait metode pemusnahan yang dilakukan di lapangan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, memberikan catatan mengenai aspek etika dan prinsip kesejahteraan hewan dalam proses tersebut.
"Ikan sapu-sapu ini sejalan dengan maqasid syariah, masuk kategori dharuriyyat ekologis modern," ujar Miftahul Huda, Sekretaris Komisi Fatwa MUI.
Miftah menambahkan bahwa meski pengendalian spesies invasif diperbolehkan demi menjaga kelestarian lingkungan, tata cara mematikan hewan tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan tidak menyiksa.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan pemerintah untuk melakukan penyesuaian prosedur pemusnahan agar tetap sejalan dengan prinsip etika.
"Mengenai pertanyaan tadi ada saran dan kritik dari MUI, nanti saya minta untuk yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menekankan bahwa langkah ini sangat krusial mengingat dominasi spesies sapu-sapu dalam biotik air Jakarta yang dilaporkan telah mencapai angka di atas 70 persen.
"Memang ikan sapu-sapu ini di biotik air Jakarta sudah lebih dari 60 persen. Bahkan KKP melaporkan lebih dari 70 persen," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Untuk mengantisipasi kerusakan ekosistem yang lebih parah, Pemprov DKI berencana mengerahkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara rutin untuk melakukan pembersihan berkala.
"Kalau tidak, maka ekosistem air Jakarta pasti akan rusak," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Sementara itu, pakar ikan dari IPB University, Charles PH Simanjuntak, memberikan pandangan teknis mengenai metode pengendalian yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi perairan umum.
"Cara yang paling efektif adalah menggabungkan beberapa metode secara terpadu, mulai dari pencegahan, penangkapan, hingga kontrol biologis," ujar Charles PH Simanjuntak, Pakar Ikan IPB University.
Charles menjelaskan bahwa tantangan utama terletak pada kemampuan reproduksi ikan ini yang sangat tinggi, di mana seekor betina mampu menghasilkan hingga 19.000 telur dalam satu siklus dengan tingkat kelangsungan hidup di atas 90 persen.