Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Pemindo), Kusnan, meminta pemerintah memberikan perlindungan berupa penyerapan produk unggas menyusul kondisi peternak rakyat yang tertekan akibat ketidakseimbangan biaya produksi dan harga jual pada Selasa (19/5/2026).
Lonjakan harga input seperti pakan dan bibit memicu kenaikan harga pokok produksi (HPP) peternak rakyat, sementara harga jual ayam serta telur justru merosot tajam. Berdasarkan laporan dari Megapolitan yang mengutip YouTube Obrolan Newsroom Kompas.com, ketimpangan ini menyebabkan margin peternak mandiri kian tergerus.
"Di sektor perunggasan, baik ayam petelur maupun ayam pedaging, kenaikan harga input seperti pakan dan bibit membuat HPP ikut naik. Tapi harga jual justru tertekan dan tidak bisa melampaui HPP," kata Kusnan, Selasa (19/5/2026), dikutip dari Youtube Obrolan Newsroom Kompas.com.
Kusnan merinci harga ayam potong ukuran dua kilogram saat ini tertahan di angka Rp 18.000 per ekor, bahkan lebih rendah di beberapa wilayah. Di Solo, anggota Pemindo melaporkan harga telur ayam di tingkat peternak hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per kilogram.
"Ini sangat jauh di bawah HPP," ujarnya.
Kenaikan harga pakan bersumber dari lonjakan harga bahan baku yang berimbas pada harga pasokan dari pabrikan. Di sisi lain, fluktuasi biaya produksi ini tidak diimbangi oleh daya serap pasar yang memadai.
Menurut Kusnan, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimanfaatkan sebagai saluran penyerapan produk peternak mandiri saat harga pasar sedang jatuh.
"Ketika harga jatuh, harapannya produk peternak bisa diserap atau dibeli oleh pemerintah. Peternak tidak minta lebih, cukup diserap saja agar stok berkurang dan harga bisa stabil," kata dia.
Kusnan juga menyoroti ketergantungan peternak rakyat terhadap perusahaan integrator dalam pengadaan sarana produksi seperti DOC, pakan, hingga obat-obatan. Perusahaan besar yang memiliki fasilitas rumah potong ayam dan jalur ekspor diharapkan ikut mengambil peran dalam menyerap hasil peternak lokal.
"Seharusnya ada regulasi yang mengatur agar saat harga tertekan seperti sekarang, mereka juga ikut menyerap hasil peternak rakyat," ujarnya.
Kusnan menambahkan bahwa regulasi perlindungan harus berpihak pada peternakan skala kecil dan menengah agar kelebihan pasokan di dalam negeri dapat teratasi secara cepat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pangan, peternak menilai implementasi teknis di lapangan masih sangat terbatas.
"Hal seperti ini yang belum benar-benar kami rasakan sampai sekarang. Pemerintah memang hadir, tetapi implementasi teknisnya belum kami rasakan," kata dia.
Di samping persoalan perunggasan, situasi ekonomi makro mencatat nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 38 poin atau 0,22 persen ke level Rp 17.706 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (19/5/2026).
