Menteri Luar Negeri Sugiono sedang mengupayakan negosiasi intensif untuk membebaskan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping yang tertahan di Selat Hormuz pada Rabu (22/4/2026). Upaya diplomatik ini dilakukan guna merespons blokade jalur pelayaran strategis di kawasan Teluk Arab tersebut.
Dua armada yang terhambat perjalanannya adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, penahanan ini terjadi di tengah meningkatnya tensi keamanan wilayah setelah otoritas setempat menutup kembali akses pelayaran secara mendadak.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa koordinasi terus dilakukan melalui jalur diplomatik di Teheran. Ia mengakui adanya hambatan teknis yang berkaitan dengan kondisi di dalam negeri Iran saat ini.
"Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Sugiono menambahkan bahwa tantangan utama di lapangan sering kali berkaitan dengan perbedaan antara kebijakan pusat dan implementasi operasional. Pemerintah saat ini fokus mencari solusi atas ketidakselarasan tersebut.
"Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ungkap Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Selain masalah operasional, pemerintah juga mencermati aturan baru mengenai syarat pelintasan kapal. Segala detail terkait regulasi di Selat Hormuz masih menjadi poin utama dalam pembahasan antarnegara.
"Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," tutur Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Dalam pertemuan internasional secara daring, Sugiono yang mewakili Presiden menegaskan penolakan banyak negara terhadap usulan biaya pungutan atau tol bagi kapal yang melintasi kawasan tersebut. Usulan tersebut dinilai melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," jelas Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Ia memaparkan bahwa meski dikuasai Iran, wilayah Selat Hormuz juga bersinggungan dengan kedaulatan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini menjadi alasan kuat penolakan terhadap praktik pungutan biaya tersebut.
"Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," tutur Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Sementara itu, pihak perusahaan pemilik kapal terus melakukan pemantauan kondisi keamanan secara real-time. Keamanan kru dan kargo menjadi prioritas utama sebelum armada diizinkan kembali berlayar menembus blokade.
ÔÇ£Kedua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz,ÔÇØ ujar Vega Pita, Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS.
Manajemen PT Pertamina International Shipping juga memastikan adanya komunikasi berkelanjutan dengan otoritas berwenang untuk menyusun rencana pelayaran yang aman. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko keamanan di jalur pelayaran global tersebut.
"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman,ÔÇØ kata Vega Pita, Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS.
