Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra selama tiga tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028. Kepastian tersebut diperoleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/5).
Kebijakan pengucuran dana jumbo ini disambut positif oleh Mahyeldi selaku perwakilan daerah terdampak. Dilansir dari Media Indonesia, dukungan finansial tersebut dinilai menjadi angin segar bagi proses pemulihan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat di Sumatra Barat.
"Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-derah yang sedang berupaya bangkit pascabencana," ujar Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Barat.
Gubernur Sumatra Barat menegaskan bahwa alokasi anggaran ini memiliki peran yang sangat krusial bagi daerahnya. Dana tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik sarana publik, melainkan juga menyentuh aspek hunian dan fasilitas dasar bagi warga terdampak.
"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya," tegas Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Barat.
Langkah taktis Pemerintah Pusat dalam membentuk satgas khusus turut mendapat apresiasi tinggi dari Mahyeldi karena memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemprov Sumatra Barat menyatakan kesiapannya untuk bersinergi agar seluruh program kedaruratan ini dapat terealisasi secara tepat sasaran.
"Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif. Semoga ikhtiar bersama ini membawa keberkahan dan mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah yang terdampak bencana," pungkas Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Barat.
Rincian pengucuran dana tahunan diatur secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di lapangan.
| Tahun Anggaran | Jumlah Alokasi (Rupiah) |
|---|---|
| Tahun 2026 | Rp38,9 Triliun |
| Tahun 2027 | Rp32,9 Triliun |
| Tahun 2028 | Rp28,2 Triliun |
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pendistribusian dana akan dibagi porsinya sesuai kewenangan kementerian terkait. Kementerian Pekerjaan Umum ditunjuk untuk mengelola porsi terbesar bagi infrastruktur fisik, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas pembangunan hunian tetap.
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman," kata Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Barat.
Rapat strategis di Jakarta tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Jajaran yang mendampingi Gubernur meliputi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, serta Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf.
