Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi massal menyusul insiden kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur. Langkah strategis ini menjadi prioritas utama guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.
Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa aspek keselamatan kini menjadi fokus utama pemerintah dan perusahaan pelat merah. Hal ini, sebagaimana dikutip dari Money, selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait perbaikan infrastruktur pengaman.
"Pertama-tama kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi," kata Dony saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (28/4/2026).
Dony mengungkapkan bahwa pembenahan pada perlintasan kereta api sebenarnya telah masuk dalam agenda kerja pemerintah tahun ini. Upaya tersebut sudah direncanakan secara matang sebelum insiden di Bekasi Timur terjadi.
"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan bapak presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," ujar dia.
Meskipun penguatan keselamatan sudah menjadi agenda rutin, insiden terbaru memicu pemerintah untuk memperluas cakupan evaluasi. Fokus utama tahun ini tetap tertuju pada standarisasi keamanan yang lebih ketat di lapangan.
"Buat tahun ini kita mengutamakan kepada safety, dan memang sudah masuk dalam program kerja kita," kata dia.
Dony menambahkan bahwa pemerintah akan meninjau ulang seluruh sistem keamanan transportasi massal secara total. Evaluasi ini juga mencakup kemungkinan adanya penambahan alokasi anggaran khusus untuk memperkuat infrastruktur keselamatan.
"Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi massal kita," ucap Dony.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah memberikan sinyal mengenai dukungan tambahan. Sokongan tersebut bertujuan untuk memperkokoh seluruh rantai proses keamanan dalam operasional transportasi publik.
Terkait manajemen operator, evaluasi internal tetap akan dijalankan oleh pihak kementerian. Namun, penentuan penyebab utama kecelakaan masih harus menunggu hasil investigasi resmi dari pihak yang berwenang.
"Termasuk, semua akan kita evaluasi semuanya penyebabnya tentu ada pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi penyebab," katanya.
Dony menegaskan bahwa laporan akhir dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan menjadi rujukan utama. Hasil investigasi tersebut akan digunakan sebagai basis pembenahan dari sisi manajemen perusahaan.
"Tapi di sisi kami, itu akan kita evaluasi juga bagaimana penyebab, efek, apakah ada unsur dan lain-lain kita tunggu hasil daripada KNKT itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada manajemen kita," ujar Dony.
Mengenai pendanaan perbaikan perlintasan, anggaran akan bersumber dari pemerintah dengan bantuan dari pihak BUMN. Koordinasi lintas sektor dilakukan karena infrastruktur prasarana secara regulasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada budget juga tapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," kata dia.
