Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan perbaikan 21.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh wilayah Papua pada Mei 2026. Langkah ini diambil guna mempercepat peningkatan standar hunian masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Peluncuran program dilakukan secara resmi di Kota Sorong pada Senin, 27 April 2026, oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu guna menyinergikan percepatan kualitas hunian bagi warga lokal.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, kebijakan ini mengalokasikan minimal 500 unit bantuan untuk setiap kabupaten atau kota. Distribusi bantuan mencakup 42 kabupaten/kota yang tersebar di enam provinsi berbeda di wilayah Papua guna memastikan pemerataan akses tempat tinggal yang aman.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kehadiran negara melalui BSPS bertujuan memenuhi standar keamanan dan kesehatan bagi hunian masyarakat luas. Hal ini menjadi prioritas kementerian untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan penghuni rumah.
"Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," kata Ara.
Skema swadaya diterapkan dalam pembangunan fisik guna memicu partisipasi aktif dari warga setempat di lokasi proyek. Selain memperbaiki infrastruktur, pendekatan partisipatif ini juga diharapkan mampu memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal melalui penyediaan lapangan kerja.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap masifnya program perumahan yang dibawa oleh Kementerian PKP ke tanah Papua. Ia mengingatkan aparatur daerah untuk memberikan dukungan penuh, terutama dalam validasi data calon penerima manfaat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
Dukungan serupa datang dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang berkomitmen mengawal jalannya kebijakan pusat di wilayahnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dipandang sebagai kunci keberhasilan program agar bantuan tersebut tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
