Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis RON 92 bersama para penyedia layanan swasta pada Sabtu, 2 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap mekanisme fluktuasi harga pasar global dan regulasi sektor energi komersial yang berlaku.
Dilansir dari Suara, koordinasi intensif terus dilakukan pemerintah untuk memastikan kebijakan harga tetap rasional secara bisnis namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Penyesuaian harga pada segmen komersial dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar yang wajar.
"Saya berkomunikasi terus dengan teman-teman swasta ya, dan saya pikir mereka juga mempunyai hati yang baik ya untuk melihat kondisi yang ada, tapi kalau pada akhirnya kemudian penyesuaiannya sudah bisa dilakukan, saya pikir nggak ada masalah," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Penegasan mengenai skema harga BBM umum ini merujuk pada aturan Kementerian ESDM yang memisahkan tata kelola harga BBM subsidi dengan varian komersial. Saat ini, harga RON 92 masih bertahan stabil sejak Maret 2026 meskipun jenis bahan bakar diesel nonsubsidi lainnya telah mengalami lonjakan harga yang sangat tajam.
| Penyedia | Jenis Produk (RON 92) | Harga per Liter |
|---|---|---|
| Pertamina | Pertamax | Rp12.300 |
| VIVO | Revvo 92 | Rp12.390 |
| BP | BP 92 | Rp12.390 |
Data di lapangan menunjukkan ketimpangan harga yang signifikan pada produk selain RON 92. Produk Diesel Primus di jaringan VIVO dan Ultimate Diesel di gerai BP kini telah menyentuh angka Rp30.890 per liter, naik dari posisi sebelumnya di kisaran Rp14.000 hingga Rp25.000 per liter.
Pertamina juga telah menyesuaikan harga produk unggulan lainnya seperti Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp23.900 per liter. Kondisi ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu produk nonsubsidi yang harganya masih relatif terjangkau sebelum rencana penyesuaian terbaru diterapkan.
Kajian dalam Jurnal JIKB mengindikasikan bahwa kenaikan harga BBM segmen ini membawa risiko efek domino pada stabilitas ekonomi nasional. Dampak utamanya meliputi potensi lonjakan biaya logistik yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat pasar.
Risiko migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi perhatian utama pemerintah. Pergeseran konsumsi secara masif dikhawatirkan akan menambah beban kompensasi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
