Pemerintah Indonesia resmi memulai proses pembebasan lahan untuk pembangunan Kampung Haji di kawasan Jabal Hindawiyah, Arab Saudi, guna meningkatkan fasilitas layanan bagi jamaah haji Indonesia. Proyek strategis yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram ini pertama kali dipaparkan pada Kamis di Surabaya, seperti dilansir dari Detik Travel.
Area pembangunan tersebut direncanakan memiliki akses khusus berupa terowongan untuk menjamin kelancaran mobilitas jamaah tanpa gangguan arus lalu lintas kendaraan. Langkah ini diambil guna memastikan kenyamanan maksimal bagi para peziarah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
"Lokasinya sangat dekat, nanti akan ada akses khusus seperti tunnel agar jamaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jamaah lain," ujar Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.
Target awal proyek ini mencakup pembangunan tiga tower hunian yang diproyeksikan mampu menampung 1.600 jamaah. Fasilitas tersebut diharapkan sudah dapat dioperasikan pada musim haji tahun depan di bawah pengelolaan perusahaan investasi Danantara.
Muhadjir menjelaskan bahwa realisasi kawasan hunian terpadu ini merupakan cita-cita lama yang sudah dirintis sejak periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah 40 tahun kita bermimpi punya Kampung Haji. Sekarang mulai direalisasikan," ujar Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.
Secara keseluruhan, visi jangka panjang pengembangan kawasan ini akan mencakup pembangunan ratusan tower di atas lahan seluas 84 hektar. Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil memasukkan sekitar 54 hektar lahan ke dalam proses pembebasan untuk mendukung target kapasitas hunian bagi mayoritas jamaah Indonesia.
Terkait aspek finansial, Muhadjir menegaskan bahwa pembiayaan proyek tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan akan dikelola melalui skema investasi Danantara yang melibatkan mitra investor dari Arab Saudi.
Pemerintah juga telah menyiapkan alokasi dana tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung kebutuhan operasional proyek. Skema ini disusun sedemikian rupa agar beban biaya yang harus ditanggung oleh jamaah haji tidak mengalami kenaikan akibat pembangunan fasilitas tersebut.
