Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai pembangunan 800 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (26/3/2026).
Dilansir dari Kompas, proyek strategis ini memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) dengan melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi untuk mempercepat pengerjaan fisik di lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan bahwa di wilayah Tanah Abang akan tersedia 500 unit hunian di atas lahan KAI, sementara di Senen difokuskan pada pembangunan 324 unit hunian bertipe rumah tapak minimalis berukuran 4,5 meter x 4,5 meter.
Setiap unit rumah di kawasan Senen dirancang lengkap dengan fasilitas dua tempat tidur, lemari pakaian, kipas angin, serta instalasi air bersih PDAM dan sambungan listrik PLN dengan meteran mandiri untuk menjamin kenyamanan warga.
Instruksi pembangunan ini muncul setelah Presiden Prabowo melakukan peninjauan mendadak tanpa pengawalan ketat ke permukiman padat di sepanjang bantaran rel kereta api Senen untuk berdialog langsung mengenai kondisi tempat tinggal warga.
"Pak Presiden ingin membangunkan rumah layak untuk warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta, 3 km dari pusat Kota Jakarta," tulis unggahan Instagram Sekretariat Kabinet.
Presiden kemudian segera mengumpulkan jajaran menteri dan direksi BUMN terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin, guna mengoordinasikan pengadaan lahan dan teknis pembangunan hunian baru tersebut.
"Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (hadir Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia), serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan MCK bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api," tulisnya.
Berdasarkan keterangan pemerintah, warga setempat diketahui telah bermukim selama puluhan tahun di area tersebut dengan kondisi bangunan yang sangat terbatas dan atap yang tidak memadai.
"Menurut penyampaian warga, mereka sudah tinggal puluhan tahun di pinggir rel dengan hunian serta atap terbatas. Dan Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin," tulis Sekretariat Kabinet.
Hingga Minggu (19/4/2026), proses pembangunan fisik dilaporkan berjalan signifikan dengan target penyelesaian secara keseluruhan pada pertengahan Juni mendatang.
"Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Pemerintah memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan konstruksi seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero) yang mampu memacu progres pembangunan hingga melampaui jadwal yang ditetapkan semula.
"Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni," tegas Maruarar Sirait.
Saat ini, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menyelesaikan kendala teknis terkait jaringan utilitas di lokasi proyek perumahan tersebut.
"Memang ada beberapa hal seperti PDAM, saya akan langsung berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Untuk PLN dan Telkom, akan saya koordinasikan dengan Pak Rosan dan Pak Doni. Ini harus kita selesaikan sebelum 15 Juni," jelas Maruarar Sirait.
