Pemerintah memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2026 ke wilayah Papua sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia timur. Kebijakan ini disampaikan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Senin, 20 April 2026, berdasarkan arahan Presiden terkait prioritas pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Kementerian Transmigrasi menetapkan sepuluh kawasan di Papua yang akan menjadi titik pusat pengembangan. Dilansir dari Kompas, program ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga ditujukan untuk menciptakan dampak sosial berkelanjutan yang meliputi sektor ekonomi, kesehatan, hingga harmoni sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi tersebut yang telah menjadi keputusan tetap pemerintah.
"Kenapa Papua? Ini juga menjadi satu keputusan yang final untuk tahun 2026 ini, mengingat fokus Bapak Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di Papua," ucap Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Fokus kerja di sepuluh kawasan tersebut akan terbagi dalam delapan klaster utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Iftitah memerinci bahwa sasaran utama dari pembagian klaster ini adalah pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru.
"Ada 8 klaster, salah satunya itu adalah pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, kemudian juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami akan fokus di 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua," ungkap Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Meski memprioritaskan wilayah timur, pemerintah memastikan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Indonesia tengah dan barat tetap berjalan. Akselerasi pembangunan tetap akan menyentuh daerah lain seperti Sulawesi Tengah hingga kawasan Rempang di Indonesia barat.
"Namun demikian ada juga nanti beberapa tempat di Indonesia tengah, misalkan di Sulawesi Tengah, kemudian di Indonesia barat juga di Rempang yang kami akan lakukan akselerasi," jelas Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Guna mendukung rencana tersebut, kementerian telah mengalokasikan 35 persen dari total pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 1,902 triliun untuk revitalisasi infrastruktur. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sarana dasar di 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
"Maka, Ekspedisi Patriot tidak banyak riset tahun ini, melainkan aplikasi kebutuhan rakyat seperti infrastruktur dasar dan turunan dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional," jelas Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Dalam pelaksanaan program Ekspedisi Patriot, kementerian menambah jumlah mitra universitas dari tujuh menjadi sepuluh institusi. Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin resmi bergabung dengan mitra utama seperti UI, ITB, dan UGM untuk memperkuat keterlibatan akademisi.
"Jadi sekarang selain 7 mitra utama, kami ada tambahan lagi 3 universitas yang ikut bergabung dalam program Transmigrasi Patriot, yakni UNAIR, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin," ungkap Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Namun, di tengah perluasan mitra kampus, rencana peluncuran Beasiswa Patriot untuk jenjang pascasarjana dipastikan tertunda. Keputusan ini diambil karena adanya keterbatasan fiskal yang mengharuskan anggaran dialihkan ke kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
"Kami dapat sampaikan kemungkinan besar program beasiswa ini akan ditunda, tidak dilakukan tahun ini mengingat anggaran yang kami miliki saat ini akan langsung diberikan, diimplementasikan kepada kebutuhan rakyat yang bersifat segera," kata Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
