Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan tekanan terhadap biaya hidup masyarakat akibat pelemahan rupiah berpotensi meningkat pada semester II-2026. Prediksi ini disampaikan pada Kamis (14/5/2026) seiring dengan mulai merambatnya kenaikan harga pada sektor logistik dan impor pangan.
Dilansir dari Money, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi guna meredam dampak langsung terhadap masyarakat kelas bawah. Namun, kenaikan harga sudah mulai menyasar jenis BBM nonsubsidi yang menjadi komponen vital dalam distribusi barang secara nasional.
"Pemerintah memang masih menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar agar tidak naik, sehingga tekanan langsung ke masyarakat bawah sementara bisa diredam. Tetapi kenaikan mulai terjadi pada BBM nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang banyak dipakai sektor logistik dan transportasi barang," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE.
Kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi tersebut secara otomatis akan mengerek pengeluaran logistik. Beban biaya tambahan ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga barang di pasar tradisional maupun modern.
"Jadi walaupun masyarakat tidak membeli BBM nonsubsidi secara langsung, mereka tetap terkena dampaknya lewat kenaikan harga sembako dan ongkos transportasi," katanya.
Tekanan inflasi juga dipicu oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor berbagai komoditas strategis. Sejumlah bahan pangan utama seperti gandum, kedelai, gula, hingga bahan baku pakan ternak masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri.
"Produk seperti tahu, tempe, telur, ayam, hingga roti biasanya mulai mengalami kenaikan bertahap beberapa bulan setelah kurs tertekan," ujar dia.
Yusuf menjelaskan bahwa dampak penurunan nilai tukar rupiah tidak akan langsung terlihat seketika pada angka inflasi. Fenomena ini memiliki jeda waktu sekitar tiga hingga enam bulan sebelum biaya impor benar-benar memengaruhi harga di tingkat pengecer.
"Karena itu, tekanan terhadap biaya hidup kemungkinan justru lebih terasa pada semester kedua 2026," kata Yusuf.
Situasi ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi ekonomi kelas menengah yang cenderung stagnan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi berisiko memaksa masyarakat mengalihkan dana dari sektor fundamental lainnya.
"Ketika harga kebutuhan pokok dan transportasi naik, yang sering dikorbankan adalah tabungan, kesehatan, atau pengeluaran pendidikan tambahan," ujarnya.
Dalam tinjauan lebih luas, kombinasi antara rupiah yang melemah dan tingginya harga energi global menciptakan beban ekonomi yang lebih berat. Meski Indonesia belum dikategorikan masuk ke dalam situasi stagflasi, risiko pelemahan daya beli tetap harus diantisipasi.
"Indonesia memang belum masuk ke situasi stagflasi, tetapi kombinasi rupiah lemah, harga energi global tinggi, dan ketergantungan impor pangan membuat tekanan terhadap biaya hidup menjadi lebih berat dibanding biasanya," kata dia.
Stabilitas nilai tukar rupiah dan pengawasan distribusi devisa melalui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) menjadi langkah pendek yang mendesak. Namun, Yusuf menegaskan bahwa kerentanan ekonomi akan terus ada selama struktur domestik belum mandiri.
"Selama Indonesia masih bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri, setiap pelemahan rupiah akan terus diterjemahkan menjadi tekanan biaya hidup," kata Yusuf.
