Parlemen India menolak usulan penambahan keterwakilan perempuan di kancah politik nasional pada Senin, 20 April 2026, di tengah rendahnya angka representasi gender yang hanya mencapai 14 persen dari total 543 kursi di Majelis Rendah atau Lok Sabha.
Dilansir dari Lestari, pemerintah India sebenarnya telah mengajukan Revisi Undang-Undang (RUU) Amandemen Konstitusi ke-131 yang bertujuan memperluas ruang bagi perempuan tanpa memangkas kursi yang sudah tersedia saat ini.
Upaya ini memicu polemik lantaran pihak oposisi mencurigai langkah tersebut sebagai taktik manipulasi suara untuk menguntungkan partai Perdana Menteri Narendra Modi dalam kontestasi politik mendatang.
Pendiri Bridge India, Pratik Dattani, memberikan perspektif mengenai perdebatan yang terjadi di ruang sidang parlemen yang dinilainya masih bersifat permukaan.
"Banyak perdebatan di parlemen lebih bersifat pencitraan dari kedua belah pihak," kata Pratik Dattani, Pendiri Bridge India.
Dattani menekankan bahwa peningkatan jumlah perempuan di parlemen memiliki korelasi langsung dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi negara melalui partisipasi kerja yang lebih tinggi.
ÔÇ£Jika kehidupan perempuan dapat ditingkatkan, jika tingkat partisipasi kerja perempuan meningkat, maka pertumbuhan produk domestik bruto juga akan terdongkrak,ÔÇØ imbuh Pratik Dattani, Pendiri Bridge India.
Menurutnya, keberhasilan India dalam memberdayakan perempuan di dunia politik akan menjadi standar baru bagi negara-negara demokrasi di Barat dan wilayah lain yang masih didominasi oleh laki-laki.
Ia juga menyoroti bagaimana kehadiran perempuan mampu mendorong perubahan pada regulasi usang, termasuk isu pengecualian pemerkosaan dalam pernikahan yang selama ini terabaikan.
ÔÇ£Jika lebih banyak perempuan di parlemen, dorongan untuk mengubah hukum yang sudah usang ini akan jauh lebih kuat. Isu-isu yang selama ini tidak diprioritaskan oleh legislator laki-laki akan lebih banyak diangkat," ungkap Pratik Dattani, Pendiri Bridge India.
Pemerintah Modi sempat berencana mempercepat kebijakan ini melalui pengundian ulang daerah pemilihan serta penambahan total kursi parlemen menjadi lebih dari 800 kursi untuk memfasilitasi kuota sepertiga kursi perempuan.
Nitasha Kaul, seorang profesor politik, melihat strategi pemerintah tersebut sebagai bentuk tekanan psikologis atau manipulasi terhadap publik di tengah masyarakat yang masih sangat patriarkal.
ÔÇ£Ini hampir seperti bentuk gaslighting,ÔÇØ tutur Nitasha Kaul, Profesor Politik dari University of Westminster.
Kaul mengkritik inkonsistensi pemerintah yang mengklaim memperjuangkan keterwakilan perempuan namun cenderung pasif terhadap kasus-kasus kekerasan gender yang terjadi di masyarakat.
ÔÇ£Diamnya pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak sejalan dengan klaim bahwa mereka kini ingin memperjuangkan keterwakilan perempuan,ÔÇØ beber Nitasha Kaul, Profesor Politik dari University of Westminster.
Lebih lanjut, Kaul memperingatkan bahwa fenomena di India merupakan peringatan bagi komunitas internasional tentang bagaimana isu gender dapat dipolitisasi oleh otoritas tertentu.
ÔÇ£Ini bukan hanya cerita tentang India. Ini adalah gambaran bagaimana isu perempuan bisa digunakan secara selektif oleh proyek politik yang cenderung otoriter untuk terlihat progresif," sebut Nitasha Kaul, Profesor Politik dari University of Westminster.
Meskipun RUU kuota sepertiga kursi telah disetujui sejak 2023, implementasi kebijakan ini diperkirakan baru bisa terlaksana setelah sensus nasional rampung dan pemilu 2029 mendatang.
