Kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi finansial di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam ekosistem keuangan digital.
Kondisi ini membuat kelompok masyarakat berusia muda rentan mengalami kendala pengelolaan keuangan hingga risiko terjebak utang akibat penggunaan layanan instan.
Melihat urgensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama lembaga pendidikan dan pelaku industri memperkuat program edukasi finansial secara masif.
Langkah kolaboratif ini bertujuan meningkatkan pemahaman risiko sekaligus menekan angka kerugian yang disebabkan oleh kejahatan keuangan digital.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan nasional menyentuh 80,51 persen, namun literasi keuangan baru mencapai 66,46 persen.
Pada kelompok usia 18ÔÇô25 tahun, data menunjukkan tingkat literasi berada di angka 73,22 persen dengan tingkat inklusi mencapai 89,96 persen.
Meskipun adaptif terhadap teknologi, tingginya partisipasi generasi muda dalam menggunakan dompet digital maupun investasi aset kripto belum diimbangi pemahaman risiko yang memadai.
Dikutip dari Suara, fenomena budaya gaya hidup tertentu turut memicu peningkatan pengeluaran konsumtif yang bersumber dari pinjaman online.
"Banyak anak muda sudah aktif menggunakan teknologi dan berinvestasi, tetapi belum tentu memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan cara mengelolanya," ujar CEO dan Chief Editor Warta Ekonom Muhammad Ihsan dalam siaran pers yang diterima, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, hal ini membuat mereka adaptif terhadap teknologi, tetapi juga rentan terhadap perilaku konsumtif, lemahnya kontrol keuangan, dan jebakan utang.
"Kondisi ini diperparah oleh budaya YOLO dan FOMO, yang mendorong pengeluaran berlebih, bahkan melalui utang konsumtif, sehingga tingkat utang generasi muda di sektor fintech menjadi relatif lebih tinggi," tuturnya.
Pesatnya pertumbuhan transaksi nontunai menuntut kesiapan perlindungan konsumen yang lebih ketat dari otoritas terkait.
OJK mencatat ketidakpahaman masyarakat terhadap produk keuangan digital berpotensi memicu lonjakan kasus penipuan siber.
ÔÇ£Orang memakai produk keuangan tapi tidak paham apa yang dipakai. Ini mengandung kerawanan, termasuk meningkatnya pengaduan dan potensi kejahatan keuangan digital,ÔÇØ ujar Direktur Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Andi Muhammad Yusuf.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sepanjang November 2024 hingga Januari 2026, total kerugian akibat kejahatan keuangan digital di Indonesia menembus Rp9,1 triliun.
Guna mengatasi persoalan ini, OJK mengintensifkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) sebagai wadah edukasi bersama pelaku industri dan kampus.
ÔÇ£Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan. Individu yang memahami cara mengelola keuangan cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,ÔÇØ jelasnya.
Sinergi Dunia Pendidikan dan Sektor Industri
Pihak akademisi menilai pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan perlu diperkenalkan lebih awal di lingkungan perguruan tinggi.
Kerja sama nyata antara universitas dan penyedia layanan teknologi finansial diharapkan mampu memberikan wawasan menyeluruh bagi mahasiswa.
ÔÇ£Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Namun di balik kenyamanan itu, kita harus tetap bijak dalam mengelola keuangan agar tidak terjebak dalam sikap careless,ÔÇØ ujar Direktur Kampus Binus Alam Sutera, Lim Sanny.
ÔÇ£Kami berharap mahasiswa dapat menggali lebih banyak wawasan dan memahami bagaimana mengelola keuangan secara bijak di era digital, serta siap menerapkannya dalam kehidupan pribadi maupun profesional,ÔÇØ jelasnya.
Dari sisi industri, penyedia layanan dompet digital terus meningkatkan sistem pengamanan guna melindungi akun pengguna dari akses ilegal.
Penerapan protokol keamanan berlapis kini menjadi standar wajib bagi setiap platform transaksi digital modern.
"Layanan verifikasi terhadap transaksi baik itu PIN ataupun OTP itu sudah jadi satu basic standar yang dimiliki," ujar Direktur Utama ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari.
"Tambahan layer dari sisi keamanan itu untuk memastikan bahwa memang orang yang sama ataupun user yang sama yang menggunakan aplikasi tersebut," kata Nilam.
