Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mengoptimalkan simpanan dana Pemerintah Daerah (Pemda) guna meningkatkan penyaluran kredit pada sektor produktif lokal di Jakarta, Senin (27/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas fenomena peningkatan simpanan dana daerah di sistem perbankan saat penyerapan belanja daerah melambat.
Penguatan peran intermediasi BPD tersebut dipandang sebagai peluang strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagaimana dilansir dari Suara, tren penempatan dana ini seharusnya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, terutama melalui pembiayaan kepada pelaku usaha di daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa dukungan pemerintah melalui penempatan dana memberikan keunggulan bagi struktur pendanaan bank daerah karena sifatnya yang kompetitif.
"Dukungan Pemda melalui penempatan dana di BPD memberikan keuntungan kompetitif karena menjadi sumber dana murah bagi bank. Hal ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Dian.
Optimalisasi ini merupakan bagian dari visi Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 yang dirancang untuk menjaga likuiditas bank tetap stabil. Dengan modal yang kuat, BPD diharapkan lebih agresif menyasar sektor UMKM sesuai kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
Data keuangan per Februari 2024 menunjukkan kondisi likuiditas perbankan daerah dalam posisi yang sangat sehat. Rasio likuiditas berada jauh di atas ambang batas regulasi dengan indikator utama sebagai berikut:
| Indikator Likuiditas | Rasio (%) |
|---|---|
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 201,78 |
| Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) | 129,83 |
| Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) | 27,42 |
Meskipun memiliki ketersediaan likuiditas yang melimpah, potensi ekspansi kredit BPD dinilai masih terbuka lebar. Hal tersebut tercermin dari angka Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tercatat sebesar 83,84 persen, menunjukkan ruang penyaluran pinjaman yang masih luas.
Dian menekankan pentingnya pengawasan untuk menjamin bahwa pemanfaatan dana daerah tersebut tetap mematuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Transformasi BPD diharapkan mampu memperkokoh kinerja internal sekaligus menjadi fondasi bagi ketahanan ekonomi nasional.
"Melalui pengawasan ketat dari OJK, optimalisasi dana daerah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja BPD dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui rasio likuiditas yang terjaga," pungkas Dian.
