Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah rakyat. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas, daerah tersebut sukses menerbitkan 64 izin PBG guna membangun 6.170 unit hunian pada Selasa (19/5/2026).
Prestasi ini diumumkan secara resmi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Lombok Barat. Agenda strategis nasional tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara untuk mengevaluasi program yang selaras dengan visi pembangunan nasional.
"Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menghadiri acara di Hotel Merumatta Senggigi Lombok.
Sejalan dengan capaian itu, upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus digenjot oleh pemerintah pusat. Langkah konkret dilakukan melalui pembebasan biaya serta percepatan dokumen perizinan struktural.
"Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB 3 Menteri yang sangat pro-rakyat, yang pertama BPHTB dan PBG gratis untuk MBR dan Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini serta membuktikan kalau birokrasi kita berjalan dengan lebih cepat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Sinergi yang kuat antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor dunia usaha, dan masyarakat luas dinilai menjadi kunci utama agar program pembangunan perumahan tersebut berjalan maksimal. Selain itu, pembenahan kualitas hunian juga dilakukan secara masif di berbagai wilayah.
"Bedah rumah 400.000 BSPS ini adalah pertama kali dalam sejarah dan tidak akan mungkin APBD menampung itu dan sekarang Pak Menteri PKP memberikan untuk setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara serta Papua minimal 500 bedah rumah BSPS," kata Tito Karnavian.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini menjadi instrumen penting jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bersamaan dengan program swadaya tersebut, pemerintah mengalokasikan pembangunan 15.000 unit rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
