Ratusan nelayan di kawasan pesisir Jakarta melancarkan aksi demonstrasi untuk menyampaikan kekhawatiran terkait proyek pembangunan yang mengancam wilayah tangkapan ikan mereka. Dilansir dari Kompas, aktivitas pembangunan infrastruktur tersebut dinilai mempersempit ruang gerak dan mata pencaharian warga pesisir secara signifikan.
Fokus utama kegelisahan nelayan tertuju pada dua proyek besar yang sedang berjalan, yakni pembangunan jalan tol laut New Priok Eastern Access (NPEA) serta reklamasi Dermaga Pier 3 Marunda. Lokasi kedua proyek ini berada tepat di jalur keluar-masuk perahu nelayan tradisional yang memicu kendala operasional harian.
Kondisi ini memaksa para nelayan untuk melaut jauh lebih ke tengah guna mendapatkan hasil tangkapan yang memadai. Perubahan pola kerja tersebut berdampak langsung pada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh setiap awak kapal setiap harinya.
Wasran, salah satu nelayan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mengungkapkan kegelisahannya terhadap masa depan area tangkapnya. Keluhan serupa disampaikan oleh Ketua Komunitas Nelayan Cilincing, Edi Kurniawan, yang memimpin aksi demo laut pada 14 April lalu sebagai bentuk protes resmi.
"Nelayan mengaku, mereka tidak menolak pembangunan, selama keberlangsungan hidup mereka tetap diperhatikan," tulis laporan Kompas tersebut. Aspirasi utama mereka adalah adanya keseimbangan antara kemajuan infrastruktur kota dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil di pesisir.
Selain masalah di laut, dampak pembangunan juga dirasakan di darat berupa kemacetan parah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Pengemudi truk seperti Muhtadi dan Kari menggambarkan situasi lalu lintas di kawasan tersebut sebagai sebuah "horor" yang menghambat distribusi logistik.
Tanggapan Pengembang dan Tantangan Administrasi
Pihak pengembang proyek, yakni PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan PT Karya Citra Nusantara (PT KCN), memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut. Kedua perusahaan menyatakan telah melakukan prosedur sosialisasi kepada warga dan kelompok nelayan setempat sebelum pengerjaan dimulai.
Namun, Erwin Suryana selaku Deputi Pengelolaan Program & Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pembangunan pesisir tetap memukul ekonomi nelayan. Ia menyebutkan bahwa modal melaut yang membengkak tidak sebanding dengan penghasilan nelayan yang kian menipis akibat perubahan alur laut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan & Pertanian (KPKP) Pemprov DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, juga memberikan data terkait kependudukan nelayan di wilayah tersebut. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, terdapat sekitar 29 ribu nelayan di Cilincing, namun hanya 5 ribu orang yang tercatat memiliki KTP DKI Jakarta.
Perbedaan data administrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan secara merata. Program investigasi mengenai nasib nelayan ini dijadwalkan tayang pada Senin, 27 April 2026 pukul 20.30 WIB di KompasTV.
