Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menyapa secara khusus Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin dalam acara Temu Nasional Pondok Pesantren pada Senin (18/5/2026) malam, di tengah bergulirnya desakan pelaksanaan muktamar.
Sapaan yang dilontarkan pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut mengemuka sewaktu dirinya memberikan sambutan di hadapan para pimpinan pondok pesantren yang menghadiri acara tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Kyai Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah. Mana Gus Rozin tadi ya? Penting ini menjelang muktamar," kata Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB.
Momentum ini muncul setelah adanya gerakan dari Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan muktamar selambat-lambatnya pada awal Agustus 2026.
"Jika hingga Agustus 2026 muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU," kata Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah saat mendatangi kantor PBNU di Jakarta pada Selasa (28/4/2026) seperti dikutip dari Antara.
Kedatangan jajaran ketua pengurus wilayah ke kantor pusat tersebut diniatkan sebagai langkah konsolidasi tingkat pimpinan wilayah demi menyikapi dinamika yang tengah terjadi di internal organisasi. Forum wilayah merasakan keprihatinan mendalam karena belum terlihat perkembangan berarti pascakesepakatan islah untuk mengurai kebuntuan komunikasi di tingkat elit PBNU, sehingga muktamar dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar.
Aspirasi dari forum wilayah ini telah diteruskan dan diterima oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar lewat sambungan daring, serta disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya. Keterlambatan agenda dinilai berisiko mengganggu konsolidasi internal serta menghambat peran strategis NU dalam urusan kebangsaan dan keumatan.
Tuntutan resmi dari Forum Ketua PWNU se-Indonesia ini mencakup tiga poin utama, termasuk permintaan agar PBNU konsisten mematuhi hasil Rapat Pleno 29 Januari 2026 dan keputusan Rapat Harian Syuriyah serta Tanfidziyah tanggal 18 Maret 2026 terkait pembentukan panitia panitia munas/konbes dan muktamar. Gerakan penegasan arah kepemimpinan organisasi ini diklaim telah mengantongi dukungan resmi dari 23 Ketua PWNU yang tersebar dari wilayah Aceh hingga Papua Pegunungan.
