Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa di Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Langkah ini dipandang mendesak guna mengatasi eskalasi kekerasan yang terus meningkat di wilayah tersebut.
Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat terjadi 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 2025, sebagaimana dilansir dari Nasional. Tren tersebut berlanjut dengan adanya 26 kasus tambahan yang terdata hingga bulan April 2026.
Pigai menyoroti peran teknologi informasi yang membuat insiden kekerasan di Papua dengan cepat menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menurutnya berpengaruh langsung terhadap persepsi dunia terhadap kondisi hak asasi manusia di tanah air.
"Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura," kata Pigai, Menteri HAM.
Menteri HAM menilai penanganan masalah selama ini cenderung bersifat parsial dan hanya fokus pada kasus per kasus. Ia menekankan bahwa penyelesaian yang bersifat individual tidak akan mampu menyentuh akar konflik yang lebih fundamental di Papua.
"Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional," ujar Pigai, Menteri HAM.
Kementerian HAM berkomitmen untuk mendorong proses penyelesaian yang lebih terintegrasi dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara sekaligus mewujudkan solusi damai yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
