Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi penundaan rencana kunjungannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula dijadwalkan pada Kamis (7/5/2026). Penundaan ini berkaitan dengan agenda pelaporan proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Kementerian Sosial.
Perubahan jadwal tersebut disampaikan Mensos saat berada di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Nasional. Agenda silaturahmi sekaligus klarifikasi mengenai anggaran pengadaan barang tersebut kini dijadwalkan ulang untuk hari berikutnya.
"Memang rencananya hari ini (ke KPK), tetapi kebetulan ditunda besok jam 10," kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).
Langkah koordinasi dengan lembaga antirasuah ini bertujuan untuk transparansi pengadaan barang. Gus Ipul menegaskan pentingnya mendapatkan arahan dari pimpinan KPK terkait tata kelola birokrasi di instansinya.
"Saya bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan. Kami akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial," tutur dia.
Gus Ipul juga telah mengambil langkah internal dengan melibatkan jajaran pimpinan Kemensos lainnya. Menteri Sosial menginstruksikan pembentukan tim khusus guna memantau perkembangan opini publik di ruang digital.
"Dalam rangka itu, hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang kita tahu ya di berbagai pemberitaan dan medsos," ucap dia.
Tim ini bertugas untuk menyisir data dan fakta guna memberikan kejelasan informasi bagi kementerian. Hasil kerja tim tersebut nantinya akan dipaparkan secara langsung kepada Menteri Sosial.
"Ya supaya kita bisa lebih jelas mendapat gambaran yang lebih utuh tentang isu-isu yang selama ini berkembang di medsos," ucap dia.
Mensos menyoroti adanya ketidakakuratan informasi yang beredar di platform sosial media mengenai proyek sepatu Sekolah Rakyat. Ia menilai perlu adanya pemilahan antara fakta dan spekulasi.
"Berita itu kadang separuh benar, kadang-kadang benar semua, kadang-kadang separuh benar gitu," ucap dia.
Pembentukan tim khusus ini menjadi komitmen kementerian dalam merespons pengawasan dari masyarakat. Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya bersedia melakukan perbaikan jika ditemukan masalah dalam proses tersebut.
"Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka, kami menyambut baik dan mengapresiasi seluruh kritik, saran dari masyarakat dan itu kami cermati, kami ikuti yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti," ucap dia.
