Tahun 2026 diprediksi menjadi periode yang cukup berat bagi perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan masa pasca-krisis 1998. Tantangan besar ini muncul akibat dinamika kebijakan fiskal yang diambil pemerintah di tengah tekanan faktor ekonomi global.
Kondisi pasar saat ini menunjukkan indikasi kurangnya kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dianggap kurang produktif. Hal tersebut tercermin dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus terjadi.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengupayakan berbagai langkah strategis untuk menstabilkan mata uang. Namun, tekanan terhadap rupiah tetap kuat karena persepsi pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pemerintah sendiri telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun 2027. Dalam dokumen tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Selain target pertumbuhan, pemerintah mematok nilai tukar rupiah berada di angka Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Jika dicermati, terdapat perbedaan mencolok antara KEM-PPKF 2027 dengan dokumen serupa untuk tahun 2026.
Salah satu perbedaan yang paling terlihat adalah ketiadaan rincian pagu indikatif untuk masing-masing kementerian atau lembaga (K/L). KEM-PPKF 2027 hanya menyajikan total pagu indikatif dari 99 instansi sebesar Rp1,38 kuadriliun.
Absennya rincian anggaran per instansi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan stabilitas fiskal. Muncul spekulasi apakah hal ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian atau proses pembagian anggaran yang belum rampung secara internal.
Ada dugaan bahwa alokasi anggaran akan difokuskan pada instansi yang mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Berikut adalah rincian dari klaster prioritas tersebut:
Daftar Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027:- Kedaulatan pangan nasional.
- Kemandirian di sektor energi dan sumber daya air.
- Peningkatan kualitas pendidikan.
- Hilirisasi industri dan percepatan industrialisasi.
- Pembangunan infrastruktur strategis.
- Penyediaan perumahan rakyat dan ketahanan terhadap bencana.
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
- Sektor pendukung yang mencakup pertahanan, keamanan, hukum, serta digitalisasi.
Pembagian klaster ini mengelompokkan pertahanan dan keamanan hanya sebagai elemen pendukung dalam agenda pembangunan. Kondisi ini berbeda dengan strategi KEM-PPKF 2026 yang menempatkan pertahanan semesta sebagai salah satu pilar utama.
Posisi sebagai klaster pendukung memicu kekhawatiran mengenai besaran anggaran belanja pertahanan di tahun fiskal 2027. Belum dapat dipastikan apakah alokasi untuk Kementerian Pertahanan akan meningkat signifikan atau justru stagnan.
Padahal, Kementerian Pertahanan memiliki sejumlah program besar yang memerlukan pendanaan masif di masa mendatang. Salah satunya adalah pembiayaan untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang ditargetkan mencapai 750 unit pada 2029.
Target ambisius pembentukan 150 batalyon baru setiap tahun ini menuntut kepastian anggaran yang stabil. Sejauh ini, pendanaan tersebut bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), namun keberlanjutannya di 2027 masih dipertanyakan.
Selain urusan personel, depresiasi rupiah memberikan tekanan hebat pada pos belanja modal pertahanan. Hal ini dikarenakan pengadaan suku cadang alat utama sistem persenjataan (alutsista) sangat bergantung pada mata uang dolar Amerika Serikat.
Melemahnya rupiah otomatis menurunkan kuantitas suku cadang yang mampu diimpor oleh pemerintah. Jika pengadaan suku cadang terhambat, tingkat kesiapan operasional alutsista TNI dipastikan akan mengalami penurunan yang berisiko bagi kedaulatan.
Tantangan ini menjadi beban bagi Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Logistik Pertahanan. Kedua lembaga ini memegang tanggung jawab krusial dalam menjaga kesiapan mesin perang agar tetap dalam kondisi prima.
Di sisi lain, rencana belanja besar melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) juga menghadapi jalan terjal. Pemerintah memiliki alokasi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029 senilai US$ 34,8 miliar.
Berikut adalah beberapa rencana pengadaan strategis yang tercantum dalam Blue Book pertahanan Indonesia:
Rencana Pengadaan Alutsista Strategis Melalui Pinjaman Luar Negeri:- Sistem rudal pertahanan udara jarak menengah M-SAM II.
- Pengadaan kapal perang jenis fregat terbaru.
- Penambahan unit pesawat jet tempur Rafale dari Prancis.
- Penyediaan suku cadang dan pemeliharaan jangka panjang.
Eksekusi program-program rahasia tersebut sangat bergantung pada kesepakatan dengan pemberi pinjaman atau lender. Proses administrasi mulai dari penetapan lender hingga kesepakatan pinjaman biasanya memakan waktu minimal satu tahun.
Masalah lain muncul dari skema dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang diwajibkan dalam setiap kontrak pinjaman. Dengan sentimen pasar yang negatif, akan sulit mencari lender yang mau membiayai program tanpa dukungan dana pendamping yang kuat.
Selama beberapa tahun terakhir, porsi RMP sering kali tidak sepenuhnya tertutup oleh anggaran murni Kementerian Pertahanan. Sebagian dari kewajiban pendamping tersebut terpaksa harus dipenuhi melalui pinjaman komersial tambahan.
Kondisi belanja modal pertahanan bisa semakin parah apabila lembaga pemeringkat internasional menurunkan rating utang Indonesia. S&P Global, misalnya, menjadi salah satu rujukan utama yang geraknya sangat dipantau oleh para investor global.
Jika peringkat Indonesia jatuh ke level non-investment grade, dampak langsungnya adalah kenaikan suku bunga utang baru. Kenaikan beban bunga ini akan menyedot ruang fiskal yang sebenarnya sudah sangat terbatas bagi kementerian.
Estimasi dampak penurunan rating utang terhadap beban bunga dapat dilihat pada tabel berikut:
Proyeksi Kenaikan Suku Bunga Berdasarkan Rating Lembaga Internasional:| Kondisi Perubahan Rating | Kenaikan Suku Bunga (Basis Point) |
|---|---|
| Penurunan oleh satu lembaga pemeringkat (misal S&P) | 138 basis point |
| Penurunan tambahan oleh lembaga pemeringkat kedua | 56 basis point |
Kenaikan suku bunga ini akan meningkatkan biaya cicilan pokok dan bunga utang luar negeri secara signifikan. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi anggaran pertahanan yang sudah tertekan oleh nilai tukar dolar yang mahal.
Hingga saat ini, besaran pasti anggaran pertahanan untuk tahun depan masih menjadi teka-teki besar bagi publik. KEM-PPKF 2027 belum memberikan transparansi mengenai alokasi spesifik yang akan diterima oleh sektor keamanan.
Secara nominal, angka yang diajukan dalam RAPBN 2027 mungkin terlihat besar di atas kertas. Namun, nilainya secara riil bisa jadi sangat kecil saat dikonversi untuk membayar kewajiban dalam mata uang asing.
Pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa dana RMP dan pembayaran utang membutuhkan konversi dolar atau Euro yang sangat tinggi. Perencanaan anggaran pertahanan 2027 pun akhirnya menjadi pertaruhan besar di tengah ketidakpastian ekonomi.
