Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengonfirmasi telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menanggapi tudingan bahwa dirinya merupakan aktor intelektual di balik aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara pengukuhan gelar profesor di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Klarifikasi ini muncul setelah tim hukum PDI-P melaporkan adanya pihak-pihak yang menyudutkan partai tersebut sebagai penggerak massa. Sebagaimana dilansir dari Nasional, Megawati merasa perlu meluruskan informasi tersebut secara langsung demi menjaga stabilitas hubungan antar-pimpinan partai politik.
ÔÇ£Lah waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari... ini kami, kami punya pengacara, mengatakan bahwa itu kan diinikannya (dituduhkannya) untuk ke partai kami,ÔÇØ ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.
Presiden ke-5 Republik Indonesia ini kemudian berinisiatif menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya bukti konkret sebelum melontarkan tuduhan politik yang hanya didasarkan pada spekulasi simbol warna partai.
ÔÇ£Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau 'Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang. Kita sama-sama ketua umum. Jangan begitu dong hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah,ÔÇØ kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.
Selain membahas tuduhan spesifik tersebut, Megawati turut menyinggung komitmen terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengimbau agar perbedaan pandangan politik tidak dijadikan alasan untuk memecah belah bangsa atau menjatuhkan kelompok tertentu melalui narasi negatif.
ÔÇ£Apakah akan seperti itu selalu kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong-royong, yang katanya kita berpancasila? Hah? Hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama? Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu,ÔÇØ kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.
Meskipun tidak memerinci waktu pasti pertemuan atau respons yang diberikan oleh Prabowo, Megawati menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas kepresidenan. Ia mencontohkan pengalamannya saat harus melaksanakan amanat konstitusi terkait pemisahan institusi keamanan negara.
ÔÇ£Sebagai presiden, saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang? Tidak. Tapi, itu kan TAP. Saya selalu menghormati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu kebetulan saya yang dapat,ÔÇØ kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.
