Ratusan massa buruh resmi membubarkan diri dari area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026) sore setelah menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari. Berdasarkan laporan Megapolitan, para peserta mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dengan menggunakan bus dan kendaraan roda dua.
Proses pembubaran massa ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat akibat antrean kendaraan yang mengangkut buruh kembali ke wilayah Jakarta, Tangerang, hingga Bekasi. Setelah area bersih, petugas PPSU DKI Jakarta segera melakukan pembersihan sisa sampah di sekitar gerbang parlemen.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suparno, memberikan orasi penutup di atas mobil komando untuk mengoordinasikan kepulangan anggotanya. Ia menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan rangkaian awal menuju peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.
"Hingga 1 Mei nanti, hingga Oktober nanti, selama tuntutan kita UU Ketenagakerjaan belum dipenuhi oleh pemerintah dan DPR, maka buruh FSPMI tidak akan segan untuk eskalasi aksi hingga malam hari," seru Suparno, Presiden FSPMI.
Suparno memperkirakan jumlah massa yang akan turun ke jalan pada 1 Mei 2026 mendatang bakal jauh lebih besar dibandingkan aksi pra-May Day kali ini. Ia menargetkan puluhan ribu buruh dari berbagai kawasan industri penyangga ibu kota akan mengepung gedung parlemen.
"Ini Pra-May Day saja, May Day besok kita akan tumpah ruah di sini, saya yakin betul FSPMI kurang lebih 25.000 akan tumpah ruah di depan DPR RI," ujar Suparno, Presiden FSPMI.
Pihak organisasi juga sudah memetakan asal massa yang akan dikerahkan untuk memenuhi area depan Gedung DPR. Mobilisasi besar-besaran tersebut akan mencakup buruh dari wilayah Jabodetabek hingga Karawang.
"Untuk KSPI kurang lebih di DPR RI mencapai 50.000. Itu akan tumpah ruah di sini, mulai dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Karawang, semuanya" tambah Suparno, Presiden FSPMI.
Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, telah memastikan bahwa jalannya demonstrasi pada Kamis (16/4/2026) ini mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa surat pemberitahuan resmi telah diberikan kepada Polda Metro Jaya sebelum aksi dimulai.
"Aksi hari ini akan berlangsung damai, tertib, dan sepenuhnya berada di dalam koridor hukum. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.
Dalam aksi ini, kelompok buruh membawa delapan poin tuntutan utama termasuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, hingga penolakan upah murah. Selain itu, mereka mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan penerapan tarif potongan ojek online sebesar 10 persen.
