Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membedah 607 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Sorong, Papua, pada Senin (27/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penanganan hunian tidak layak di wilayah timur Indonesia.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Peluncuran dilakukan secara langsung di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, setelah peninjauan kondisi rumah calon penerima manfaat.
ÔÇ£Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,ÔÇØ ujar Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kenaikan signifikan tercatat pada kuota bantuan di Sorong yang melonjak dari hanya 40 unit pada tahun lalu menjadi 607 unit untuk periode 2026. Secara total, pemerintah mengalokasikan bantuan serupa untuk seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua.
ÔÇ£Tahun 2026 ini kita pastikan setiap kabupaten/kota di Papua minimal mendapatkan 500 unit. Total alokasi BSPS di seluruh Papua kurang lebih mencapai 22.000 unit,ÔÇØ tegas Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ditemukan kendala administrasi pada sejumlah warga yang rumahnya layak dibantu. Maruarar meminta otoritas daerah mempercepat pelengkapan dokumen agar penyaluran bantuan tidak terhambat dan tepat sasaran.
Transparansi anggaran juga diperkuat melalui simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang melibatkan tujuh penerima bantuan. Proses ini berhasil menciptakan efisiensi dana sebesar 10,34 persen, di mana dana penghematan sebesar Rp 15,5 juta dikembalikan kepada warga untuk menambah material bangunan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat memberikan apresiasi terhadap program ini mengingat beban penanganan rumah tidak layak huni di wilayahnya masih sangat besar. Data pemerintah kota menunjukkan masih terdapat belasan ribu unit rumah yang memerlukan intervensi pembangunan.
ÔÇ£Program BSPS ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,ÔÇØ ujar Septinus Lobat, Wali Kota Sorong.
Kementerian PKP menekankan bahwa skema swadaya ini tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga memberdayakan warga setempat. Pelaksanaan program di lapangan akan didampingi oleh tenaga teknis guna memastikan akuntabilitas dan keterlibatan pekerja lokal.
