Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuka layanan pendaftaran Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi umum bagi puluhan warga lanjut usia di kawasan Car Free Day Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/4/2026). Layanan khusus ini menargetkan pendaftar baru dari kategori lansia berusia 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas.
Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena pendaftar yang membawa dokumen lengkap dapat langsung mencetak kartu di lokasi dengan kuota maksimal 200 peserta, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. KLG memberikan akses transportasi tanpa biaya untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta bagi 15 golongan masyarakat tertentu.
Persyaratan pendaftaran meliputi KTP asli DKI Jakarta, fotokopi KTP, foto diri, serta surat keterangan pendukung lainnya. Salah satu warga yang telah lama memanfaatkan fasilitas ini adalah Tan, pria berusia 75 tahun asal Kebon Jahe yang merasakan manfaat efisiensi biaya perjalanan.
"Jadi seminggu kemarin aku pas nyoba nih, ke Blok M kan aku pakai busway (Transjakarta) biasa. Terus jadi kemarin nyoba dari Blok M ke HI sini aku pakai MRT gratis," ungkap Tan saat ditemui Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Tan menjelaskan bahwa penggunaan moda transportasi modern seperti MRT membantunya menghemat pengeluaran rutin saat bepergian ke wilayah Jakarta Selatan. Ia mencatat potensi penghematan hingga ratusan ribu rupiah setiap bulannya melalui fasilitas ini.
"Nah, kalau naik MRT itu Rp 8.000, berarti kan PP (pulang-pergi) nya Rp 16.000. Belum lagi kan ditambah kalau butuh naik JakLingko atau Transjakarta," ujar Tan.
Pria lanjut usia tersebut merinci bahwa penghematan harian bisa mencapai Rp 25.000, yang jika diakumulasikan dalam sebulan sangat membantu kebutuhan ekonomi lainnya.
"Tambah Rp 7.000 PP. Sehari hemat Rp 25.000, lumayan lah sebulan bisa Rp 100.000-an hematnya, bisa buat yang lain," jelasnya.
Tan juga mengapresiasi faktor kenyamanan dan efisiensi waktu karena terhindar dari kemacetan jalan raya. Ia berharap jangkauan kartu gratis ini dapat diperluas hingga mencakup layanan kereta rel listrik.
"Kalau kereta luar kota sih memang aku sudah terdaftar lansia, jadi dapat potongan 20 persen. Itu membantu sekali. Harapannya kalau bisa KRL juga," tutupnya.
Pendaftar lain, Zainudin, warga Kebon Jeruk berusia 61 tahun, memanfaatkan layanan di CFD untuk mengisi waktu luang di masa pensiunnya. Ia berencana menggunakan kartu tersebut untuk mencoba berbagai rute transportasi umum di Jakarta.
"Kami ini sudah pensiun ya. Jadi waktunya cukup-cukuplah, lumayan buat pergi-pergi, jalan-jalan," ungkap Zainudin kepada Kompas.com di lokasi, Minggu.
Zainudin tertarik mencoba rute Transjakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta serta moda transportasi MRT. Ia mengaku sempat ragu mengurus kartu tersebut karena khawatir dengan prosedur birokrasi yang rumit.
"Selain yang di Jakarta, juga kita mau coba yang ke bandara ya. Jalan refreshing sambil lihat pesawat aja," tuturnya.
Setelah mendapatkan informasi dari rekan-rekannya, Zainudin akhirnya mendatangi gerai layanan dan mendapati proses pembuatan kartu berlangsung cepat. Petugas di lapangan turut membantu kelancaran proses administrasi hingga kartu selesai dicetak.
"Waktu itu saya pikir jadinya enggak langsung. Makanya saya malas kan. Eh saya tanya teman saya nih, ternyata kalau ada KTP-nya hari ini juga jadi," tutur Zainudin.
Ia mengaku tidak perlu menunggu antrean dalam waktu lama sebelum akhirnya membawa pulang kartu layanan gratis tersebut.
"Oh bener saja tadi saya enggak lama, langsung jadi juga," katanya.
Namun, tidak semua warga yang hadir berhasil mendapatkan kartu, seperti dialami Lutfiah yang merupakan warga Ciledug, Kota Tangerang. Ia baru mengetahui bahwa fasilitas subsidi ini hanya berlaku bagi warga yang memiliki identitas kependudukan Jakarta.
"Sebenarnya tadi datang ke sini emang niatnya mau bikin ini, kartu gratis ini, tapi ternyata enggak bisa, cuma buat warga DKI doang ternyata," kata Lutfiah saat ditemui Kompas.com pada Minggu.
Lutfiah merasa kecewa karena meskipun bertempat tinggal di Tangerang, ia setiap hari bekerja dan beraktivitas di Jakarta menggunakan transportasi publik.
"Saya KTP Tangerang, tinggal di Ciledug, ya kecewa sih," tuturnya.
Ia sebelumnya mendapatkan informasi yang kurang tepat dari rekan kerjanya mengenai kriteria domisili pendaftar. Lutfiah sudah tiba di lokasi sejak pagi hari dengan harapan bisa memangkas biaya transportasi hariannya.
"Awalnya itu saya nanya, tahu dari teman kerja. Dia bilang kayaknya warga Tangerang bisa deh, gitu. Terus hari ini saya datang lah ke sini, dari jam 07.00 WIB pagi tadi," ungkapnya.
Rencana awalnya adalah menggabungkan kegiatan olahraga pagi di CFD dengan pengurusan kartu gratis tersebut.
"Karena emang sekalian ingin CFD, terus ingin sekalian ikut bikin juga, tapi ternyata enggak bisa," ucapnya.
Meski tarif dasar bus Transjakarta relatif terjangkau, Lutfiah merasa beban biaya tersebut tetap signifikan bagi pekerja harian. Ia merasa sangat membutuhkan fasilitas gratis tersebut karena ketergantungannya pada angkutan umum.
"Kalau Transjakarta kan ya walaupun sebenarnya Rp 3.500, pulang pergi Rp 7.500 tapi kalau misalnya setiap hari kan berasa juga kan," tutur Lutfiah.
Penggunaan moda transportasi yang berkelanjutan setiap hari membuat pengeluaran transportasi menjadi salah satu komponen biaya hidup yang besar baginya.
"Saya setiap hari pulang pergi kerja selalu naik Transjakarta gitu. Jadi butuh juga gratisnya," katanya.
Lutfiah menyayangkan kebijakan yang hanya melihat status KTP tanpa mempertimbangkan aktivitas ekonomi warga di wilayah perbatasan. Ia menyoroti fenomena warga ber-KTP Jakarta yang tinggal di luar kota namun tetap mendapatkan fasilitas tersebut.
"Nah, yang saya bingung tuh, malah ternyata kalau misalnya dia tinggalnya udah enggak di Jakarta, tapi dia KTP-nya KTP DKI, nah itu malah bisa gitu," katanya.
Ia menyampaikan aspirasi agar terdapat kerja sama antar-pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi warga penyangga yang bekerja di ibu kota.
"Sementara kami yang di perbatasan lah gitu ya, tapi setiap hari kegiatannya di Jakarta, enggak bisa," keluh Lutfiah.
Lutfiah berharap adanya skema subsidi transportasi yang lebih inklusif bagi masyarakat yang berdomisili di luar Jakarta namun berkontribusi dalam kegiatan ekonomi di kota tersebut.
"Warga Tangerang tuh banyak ya yang kerjanya di Jakarta, banyak banget gitu. Jadi semoga bisa kerja sama dengan Pemprov Jakarta biar bisa kartu gratisnya juga bisa dipakai sama warga Tangerang," kata dia.
