Dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak menjadi sorotan publik pada Sabtu, 11 Mei 2026, setelah memberikan penilaian yang dinilai kontradiktif terhadap jawaban peserta dari sekolah yang berbeda.
Insiden tersebut terekam dalam video yang viral di media sosial saat babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau, sebagaimana dilansir dari Nasional. Persoalan muncul ketika dewan juri mengajukan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun justru mendapatkan pengurangan poin. Sebaliknya, Regu B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa di kesempatan berikutnya justru mendapatkan nilai penuh.
Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB, bertindak sebagai ketua dewan juri dalam kompetisi yang diikuti oleh sembilan sekolah menengah atas se-Kalimantan Barat tersebut. Publik mengkritik sikap juri yang tetap bertahan pada keputusan awal meskipun substansi jawaban peserta telah sesuai dengan konstitusi.
Kekecewaan terhadap proses penilaian ini disampaikan melalui opini publik yang menilai adanya praktik feodalisme dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah rangkaian pernyataan yang terekam dalam dinamika perlombaan tersebut.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden." ujar siswi perwakilan Regu C SMAN 1 Pontianak.
Meskipun jawaban tersebut tepat secara hukum, juri justru memberikan penalti lima poin kepada regu tersebut. Saat pertanyaan yang sama dijawab oleh sekolah lain dengan inti yang identik, juri menyatakan bahwa jawaban tersebut benar.
"inti jawaban sudah benar." kata Dyastasita WB, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI.
Perwakilan dari SMAN 1 Sambas juga sempat mempertanyakan ketidakkonsistenan juri dalam memberikan poin bagi kedua tim. Namun, juri tetap pada pendiriannya tanpa melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap skor yang telah diberikan.
"DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya dewan juri saat sesi rebutan berlangsung.
Kritik yang berkembang menyoroti kegagalan dewan juri dalam memberikan teladan mengenai nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan di ajang yang seharusnya menanamkan pilar kebangsaan. Penilaian juri yang sempat berdalih pada aspek artikulasi juga dibantah oleh bukti rekaman video yang menunjukkan suara peserta terdengar sangat jelas.
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely," kutip pengamat mengutip pernyataan Lord Acton guna menggambarkan otoritas juri yang dianggap tidak memberikan ruang partisipatif. Peristiwa ini memicu diskusi luas mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam kompetisi akademik nasional.
