KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji

KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji
Foto: Ilustrasi KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji.

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terlihat berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Jumat 8 Mei 2026. Kehadirannya tersebut berkaitan dengan proses hukum yang sedang ia jalani.

Dilansir dari Nasional, Yaqut terpantau memasuki mobil tahanan KPK setelah menyelesaikan rangkaian agenda di dalam gedung. Pada kesempatan tersebut, ia sempat memberikan pesan singkat yang ditujukan untuk Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

ÔÇ£Assalamualaikum, saya minta, salam buat Gus Ipul ya,ÔÇØ kata Yaqut.

Yaqut tidak memberikan keterangan mendalam saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret namanya. Ia hanya melemparkan senyum sebelum akhirnya masuk ke dalam kendaraan tahanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terpisah mengenai kedatangan mantan Menag tersebut. Menurut penjelasannya, kehadiran Yaqut di Gedung KPK bertujuan untuk melaksanakan proses perpanjangan masa penahanan.

ÔÇ£Perpanjangan dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogres, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi,ÔÇØ kata Budi melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat.

Di lokasi yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada hari yang sama. Ia tiba sekitar pukul 09.32 WIB dengan didampingi oleh sejumlah pejabat teras kementerian.

Gus Ipul datang bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal, serta jajaran direktur di Kementerian Sosial. Kedatangannya bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lembaga antirasuah tersebut.

ÔÇ£Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,ÔÇØ kata Gus Ipul kepada wartawan.

Mensos menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan sebelum bertemu dengan jajaran pimpinan KPK. Fokus utama kunjungan ini adalah memaparkan skema pengadaan barang dan jasa agar tetap berada pada jalur yang benar dan transparan.

Langkah konsultasi ini dilakukan mengingat Kemensos sedang memulai pelaksanaan pengadaan untuk tahun anggaran 2026. Gus Ipul berharap program strategis Sekolah Rakyat yang dicanangkan presiden tidak tercemar oleh praktik korupsi.

ÔÇ£Kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi,ÔÇØ ujarnya.

Dalam keterangannya, Gus Ipul menyatakan bahwa pihak kementerian sangat terbuka terhadap segala bentuk pengawalan dan pengawasan. Ia mempersilakan BPK, BPKP, hingga lembaga non-pemerintah untuk memantau pelaksanaan pengadaan tersebut.

ÔÇ£Nah nanti kita coba nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti,ÔÇØ ucap dia.

Artikel terkait

Rekomendasi