Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan motif dendam pribadi dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Andrie Yunus yang dibahas pada Kamis (16/4/2026). Organisasi ini menduga aksi kekerasan tersebut dilakukan secara sistematis oleh kelompok tertentu.
Dugaan adanya keterlibatan pihak yang lebih luas muncul setelah tim investigasi internal menemukan indikasi organisasi yang kuat di balik serangan tersebut. Hal ini sebagaimana dilansir dari Nasional mengenai perkembangan kasus yang menimpa aktivis HAM tersebut.
Staf Divisi Hukum KontraS, Muhammad Yahya Ihyaroza, memberikan penegasan bahwa jumlah pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut diyakini lebih banyak daripada yang dilaporkan secara resmi. Pola serangan yang rapi menjadi landasan keraguan atas klaim motif personal.
ÔÇ£Dari investigasi yang kami lakukan, pelakunya lebih dari empat orang dan sangat terorganisir. Ini memunculkan pertanyaan, apakah benar jika dilatarbelakangi dendam pribadi, harus dilakukan dengan cara sesistematis itu,ÔÇØ ujar Yahya, Staf Divisi Hukum KontraS.
Yahya menilai terdapat kejanggalan dalam keterbukaan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses penyelidikan berlangsung. Ia menyebutkan bahwa data mengenai identitas serta total pelaku tidak pernah dipublikasikan secara transparan kepada khalayak luas.
ÔÇ£Sejak awal kami menyampaikan ada empat pelaku, tetapi itu tidak pernah dibuka ke publik. Bahkan inisial yang disampaikan juga bertolak belakang dengan temuan investigasi kami,ÔÇØ kata Yahya, Staf Divisi Hukum KontraS.
Pihak KontraS turut mengkhawatirkan penggunaan mekanisme peradilan militer dalam menuntaskan perkara ini karena dianggap berpotensi menutup ruang pengungkapan aktor intelektual. Fokus hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada eksekutor di lapangan.
ÔÇ£Pengalaman kami, banyak kasus di peradilan militer hanya berhenti pada aktor lapangan, tanpa mengusut aktor utama atau pihak yang memberi perintah,ÔÇØ ujar Yahya, Staf Divisi Hukum KontraS.
Kini KontraS mendesak Polisi Militer (Puspom) dan kepolisian untuk melakukan pengungkapan kasus secara menyeluruh dan akuntabel. Transparansi proses hukum dinilai menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan bagi korban serta mengungkap seluruh rantai komando dalam peristiwa ini.
