Masyarakat global kini menuntut perusahaan besar untuk menggunakan pengaruh politik mereka dalam mendukung regulasi perlindungan kualitas air yang lebih ketat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap polusi. Berdasarkan laporan GlobeScan yang dilansir dari Lestari pada Senin (20/4/2026), polusi air kini menempati urutan teratas sebagai masalah lingkungan paling serius bagi konsumen di seluruh dunia.
Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh konsumen di berbagai wilayah sepakat bahwa sektor swasta memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak pemerintah meningkatkan perlindungan sumber daya air. Harapan ini muncul seiring dengan semakin krusialnya isu ketersediaan air dalam agenda kebijakan global maupun stabilitas dunia bisnis saat ini.
Di kawasan Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia-Pasifik, persentase desakan terhadap perusahaan mencapai 90 persen atau 9 dari 10 konsumen. Tingginya angka dukungan di wilayah-wilayah tersebut dipicu oleh kondisi nyata berupa kelangkaan air, kualitas air tidak aman, serta polusi masif yang mengancam kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat setempat.
Dukungan serupa juga terlihat di wilayah Eropa dan Amerika Utara meskipun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah. Perbedaan ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur dan regulasi yang lebih mumpuni di negara-negara maju, yang memberikan rasa aman lebih tinggi bagi warganya dibandingkan penduduk di wilayah berkembang.
Secara kolektif, konsumen menyadari bahwa krisis air merupakan permasalahan sistemik yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah secara sepihak tanpa bantuan sektor lain. Perusahaan besar dinilai memiliki kapasitas ekonomi dan pengaruh politik yang mampu mengisi celah ketika sistem birokrasi pemerintah dianggap tidak maksimal dalam menjalankan fungsi proteksi lingkungan.
Laporan ini juga menekankan adanya risiko reputasi yang signifikan bagi entitas bisnis yang hanya berfokus pada efisiensi penggunaan air secara internal tanpa melakukan advokasi publik. Ketidakpedulian perusahaan terhadap krisis air di luar operasional mereka dapat memicu kekecewaan konsumen, terutama di daerah-daerah yang terdampak krisis secara langsung.
Sebaliknya, keterlibatan aktif perusahaan dalam mendorong kebijakan perlindungan publik dipandang sebagai peluang besar untuk memperkuat kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Langkah advokasi tersebut dianggap sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.
