Penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput menjadi prioritas utama dalam menata masa depan Papua. Keselarasan ini dianggap sebagai elemen krusial agar setiap program pembangunan mampu memberikan dampak langsung pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan warga.
Dikutip dari Lestari, kebijakan yang bersifat sentralistik tanpa jembatan komunikasi yang kuat berisiko kehilangan relevansi dengan karakter sosial-budaya Papua yang unik. Menanggapi tantangan tersebut, komunitas Analisis Papua Strategis (APS) berupaya mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih sesuai semangat Otonomi Khusus (Otsus) dan visi Asta Cita Presiden Prabowo.
Konferensi APS III 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura. Forum ini akan mendalami Inovasi Pembangunan Etnosains Papua guna mendukung berbagai kebijakan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat secara mandiri.
Acara ini menyediakan 10 forum tematik yang berbasis pada kolaborasi berbagai sektor. Beberapa di antaranya meliputi Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, hingga Forum Ekonomi dan Bisnis.
Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari konferensi pertama di Biak pada 2022 dan konferensi kedua di Kabupaten Jayapura pada 2023. Program ini merangkul kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat adat, hingga perwakilan pemuda dan wirausaha.
"Kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam," ungkap Laus Deo Calvin Rumayom.
Menurut Laus, selama dua dekade implementasi Otsus, terdapat berbagai capaian yang diiringi tantangan dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan. Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian utama.
"Di tengah dinamika global, transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Papua berada pada titik krusial untuk menentukan arah pembangunannya," jelas Laus Deo.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis etnosains hadir sebagai solusi alternatif yang menghubungkan kearifan lokal dengan inovasi modern.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur
Ketua Panitia Konferensi APS III, Richard Patty, menilai Kota Jayapura memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Wilayah ini diproyeksikan menjadi ruang interaksi dan sentra ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
"Juga untuk selalu menghasilkan kajian berbasis bukti (evidence-based) yang menjadi rujukan pengambil kebijakan," tambah Richard.
Sekretaris Panitia Konferensi APS III 2026, Ps. Catto Mauri, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang kontekstual. Ia menyoroti sistem pengetahuan lokal masyarakat adat yang sudah lama adaptif terhadap lingkungan.
"Sistem pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjawab tantangan global," jelas Catto Mauri.
Konferensi ini direncanakan menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjutak. Selain itu, perwakilan dari organisasi internasional seperti FAO-UN dan Sasakawa Peace Foundation juga dijadwalkan hadir.
Sekretaris Jenderal APS, Willem Thobias Fofid, menyampaikan bahwa acara akan dibuka oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga diagendakan hadir sebagai pembicara utama untuk berbagi pandangan dalam forum tersebut.
