Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk membentuk unit khusus guna menjelaskan posisi diplomasi Indonesia kepada dunia internasional pada Sabtu (18/4/2026). Langkah ini diambil setelah munculnya pertanyaan dari delegasi Jerman dan Belanda terkait arah politik luar negeri Indonesia.
Usulan ini bertujuan untuk memastikan identitas diplomasi negara tetap terjaga di tengah dinamika global, sebagaimana dilansir dari Nasional. Utut menekankan pentingnya transparansi posisi agar Indonesia tidak mendapatkan persepsi negatif dari negara-negara lain di kancah global.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," ujar Utut, Ketua Komisi I DPR.
Klarifikasi ini dianggap mendesak, terutama setelah keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS yang memicu pertanyaan mengenai netralitas politik. Utut menegaskan bahwa partisipasi dalam blok tersebut didasari oleh motif perluasan peluang ekonomi nasional.
"Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," ujar Utut, Ketua Komisi I DPR.
Selain mengenai posisi blok ekonomi, Utut juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Upaya strategis tersebut dilaporkan telah menarik komitmen investasi mencapai Rp 800 triliun dari berbagai kunjungan kenegaraan ke luar negeri.
Salah satu langkah penting lainnya adalah dimulainya proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025. Kebijakan ini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kancah internasional.
Meskipun mendukung langkah pemerintah, Utut memberikan catatan mengenai keterbatasan informasi yang diterima parlemen terkait detail pertemuan tingkat tinggi. Hal ini mencakup komunikasi langsung antara kepala negara dengan pemimpin dunia lainnya.
"Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," ujar Utut, Ketua Komisi I DPR.
