KOMISI I DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menyusul rentetan insiden fatal yang terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keselamatan dan martabat WNI merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika global yang kompleks.
Dave menyoroti sejumlah kasus menonjol, mulai dari tragedi tenggelamnya kapal pengangkut pendatang ilegal di perairan Malaysia yang menewaskan 16 WNI, aksi penyanderaan oleh pembajak di Somalia, hingga penahanan WNI oleh otoritas Israel terkait isu Global Sumud. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa mekanisme pengawasan dan diplomasi perlindungan saat ini perlu ditinjau ulang secara besar-besaran.
ÔÇ£Keselamatan dan martabat WNI, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan,ÔÇØ tegas Dave kepada Media Indonesia, Selasa (19/5).
Ia menambahkan bahwa kapasitas perlindungan saat ini harus ditingkatkan agar mampu merespons tantangan yang semakin beragam. Dave meminta adanya penguatan sinergi lintas sektoral untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan terukur.
ÔÇ£Pemerintah harus memperkuat sinergi antara Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI (BP2MI), aparat keamanan, dan perwakilan RI di luar negeri, sehingga setiap kasus dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan warga negara,ÔÇØ ujarnya.
Selain aspek penanganan, politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya langkah preventif melalui edukasi masif bagi calon pekerja migran. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami risiko jalur nonprosedural dan lebih memilih jalur resmi yang terjamin keamanannya.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan WNI. ÔÇ£Keselamatan warga negara adalah prioritas utama, dan Komisi I DPR RI akan terus mengawal serta memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah,ÔÇØ pungkas Dave. (Z-10)
- Amelia Anggraini Desak Pemerintah Selamatkan WNI Kru Kapal yang Terkatung di Lepas Pantai Afrika 10/2/2026 21:30 Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
- Pemerintah Siapkan RUU Penanggulangan Disinformasi, DPR : Jangan Bungkam Kritis 16/1/2026 17:25 WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
- DPR Tunggu Surpres TNI Tangani Terorisme 14/1/2026 16:58 Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
- Berikut Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Dubes 05/7/2025 22:16 Menurut dia, para calon dubes yang diuji hari ini mempunyai pengalaman yang panjang serta memiliki kapasitas mumpuni.
- NasDem: Segera Isi 12 Pos Dubes yang Kosong 01/7/2025 18:37 ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
- Kebijakan Pemerintah di Sektor Minerba Dinilai sudah Tepat 18/5/2026 13:56 DPR mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunda penyesuaian royalti dan bea keluar.
- Cuaca Panas Ekstrem, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke 17/5/2026 09:56 Komisi VIII DPR RI mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mewaspadai heatstroke di tengah cuaca panas ekstrem di Makkah dan Madinah. Jemaah diminta disiplin menjaga kesehatan dan hidrasi.
- Lestari Moerdijat Ingatkan Waspada Hantavirus di Indonesia, 23 Kasus Tercatat 15/5/2026 18:33 DPR RI menyoroti kewaspadaan terhadap penyebaran Hantavirus di Indonesia. Tercatat 23 kasus positif sejak 2024 hingga 2026, pemerintah diminta memperkuat edukasi dan pencegahan.
- DPR Targetkan RUU Ketenagakerjaan Selesai Sebelum Oktober 2026 15/5/2026 16:18 Komisi IX DPR RI menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan komitmen Presiden Prabowo.
- Puan Maharani Minta APBN 2027 Fokus Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan 12/5/2026 16:22 Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyusun APBN 2027 lebih tajam di tengah tekanan global agar pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
