Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti tekanan krisis iklim dan hambatan akses wilayah tangkap bagi nelayan kecil di perairan Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (7/5/2026). Permasalahan tersebut diidentifikasi melalui kegiatan Community Action Plan (CAP) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Wakil Sekretaris KNTI Kota Medan, Ahmad Raji, sebagaimana dilansir dari Lestari, menyatakan bahwa pendekatan partisipatif dan sensitif gender digunakan untuk memetakan berbagai rintangan yang dihadapi nelayan di laut maupun darat.
ÔÇ£Kami tengah dihadapkan dalam banyak persoalan di laut maupun di darat. Melalui pertemuan ini kami melakukan pendekatan partisipatif dan sensitif gender,ÔÇØ kata Raji.
Raji menekankan pentingnya pelibatan nelayan dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
ÔÇ£Apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan, dan apakah nelayan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tersebut, itu yang menjadi perhatian kami,ÔÇØ ungkap Raji.
Terkait ancaman di wilayah perairan, KNTI menilai nelayan kecil menghadapi risiko besar akibat reklamasi serta persaingan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dari kapal-kapal besar.
ÔÇ£Apakah nelayan terlindungi, apakah nelayan kecil berdaulat di wilayah zona tangkapnya, atau justru alur kapalnya direklamasi dan dihadapkan dengan persaingan kapal besar, terutama yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan,ÔÇØ sebut Raji.
Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan, Nilawati, menambahkan bahwa perempuan pesisir menanggung beban berat akibat buruknya sanitasi, banjir rob, hingga polusi perairan yang diperparah isu keamanan narkoba.
ÔÇ£Ragam persoalan tersebut terjadi dan makin parah dirasakan oleh kami, karena minimnya pelibatan dan keberpihakan kebijakan kepada nelayan kecil dan perempuan pesisir,ÔÇØ beber Nilawati.
Masalah ekonomi keluarga turut berdampak pada sektor pendidikan, di mana Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Kota Medan, Rais, mengeluhkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan di wilayah pesisir.
ÔÇ£Karena penghasilan keluarga nelayan yang pas-pasan, keluarga nelayan kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Sementara itu, banyak perusahaan yang memadati wilayah pesisir, namun tidak menyerap tenaga kerja muda dari pesisir,ÔÇØ tutur Rais.
