Kemensos Klarifikasi Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Senilai Rp 27 Miliar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengklarifikasi rencana pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar yang dinilai fantastis pada Senin (4/5/2026). Angka tersebut ditegaskan sebagai pagu perencanaan awal yang masih berpotensi turun melalui mekanisme lelang terbuka di lingkungan Kementerian Sosial.

Dilansir dari Nasional, anggaran puluhan miliar tersebut menjadi sorotan setelah foto Saifullah bersama Khofifah Indar Parawansa viral di media sosial. Narasi yang beredar mengaitkan sepatu pemberian Gubernur Jawa Timur tersebut dengan nilai proyek pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.

"Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Senin (4/5/2026).

Saifullah atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa estimasi harga satuan saat ini masih bersifat sementara. Pihaknya sedang menunggu hasil final dari proses tender resmi yang sedang berlangsung.

"Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," ucapnya.

Mensos juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran internal Kemensos untuk menjaga integritas selama proses pengadaan barang tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan program bantuan tepat sasaran tanpa ada penyimpangan dana negara.

"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan," jelas Gus Ipul.

Terkait isu pemberian sepatu dari Khofifah Indar Parawansa, Gus Ipul meluruskan bahwa barang dalam foto yang viral bukan bagian dari proyek pemerintah pusat. Ia menyayangkan adanya salah paham yang berkembang menjadi tuduhan negatif di ruang publik.

"Jadi bukan itu yang dimaksud sepatu (Sekolah Rakyat), itu diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui detail jumlah sepatu yang dibagikan oleh Gubernur Jatim karena sumber dananya berbeda. Ia menekankan pabrik sepatu terkait pun tidak memiliki kontrak kerja sama dengan Kemensos.

"Supaya tidak jadi salah paham ya, di media sosial itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuan ini," ucapnya.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi masyarakat terkait transparansi anggaran bantuan pendidikan. Pihak kementerian memastikan tidak ada keterkaitan antara aksi sosial Gubernur Jatim dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

"Jadi ini supaya enggak salah paham di media sosial itu kan sampai pabrik sepatunya klarifikasi, 'saya enggak ikut-ikut' katanya, ya memang enggak ikut," tuturnya.

Mekanisme penentuan anggaran disebut telah melewati survei lapangan dan koordinasi dengan lembaga pengawas keuangan negara. Gus Ipul menyerahkan tanggung jawab teknis sepenuhnya kepada tim pengadaan yang telah ditunjuk.

"Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada," jelas Gus Ipul.

Kemensos menyatakan kesiapan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur. Audit dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana APBN dalam program Sekolah Rakyat.

"Boleh diaudit, boleh dicek, selebihnya apakah ini memenuhi standar atau belum, nanti akan ada proses. Supaya enggak salah, supaya enggak keliru," jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons mengenai potensi celah korupsi dalam proyek pengadaan ini pada Selasa (5/5/2026). Lembaga antirasuah tersebut mulai melakukan pendalaman terhadap prosedur yang dijalankan Kemensos.

"Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK.

Agus menegaskan bahwa perhatian KPK mencakup seluruh tahapan pengadaan bantuan secara menyeluruh. Pengawasan dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga tahap distribusi ke lapangan.

"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuh Agus Joko Pramono.