Kinerja Mirah Midadan Fahmid, Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), kini tengah menjadi sorotan dari kalangan akademisi. Rahimun M Said, seorang mahasiswa Magister Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, memberikan kritik tajam terkait pencapaian sang senator selama dua tahun terakhir.
Menurut Rahim, demokrasi yang sehat tidak seharusnya hanya diisi dengan apresiasi, tetapi juga keberanian untuk melontarkan pertanyaan kritis. Ia menilai sangat wajar jika masyarakat NTB mulai mempertanyakan manfaat nyata dari terpilihnya Mirah, terutama setelah ia memperoleh dukungan suara yang signifikan pada Pemilu 2024 lalu.
Antara Citra Media Sosial dan Realita Kerja
Rahim menekankan bahwa dalam dunia politik modern, sering kali pencitraan di media sosial bergerak lebih gesit dibandingkan dengan hasil kerja yang sesungguhnya. Publik sering melihat dokumentasi kegiatan seperti kunjungan kerja atau forum diskusi yang rutin diunggah ke platform digital.
Namun, ia menegaskan bahwa indikator kesuksesan seorang wakil rakyat bukan terletak pada frekuensi pemberitaan atau unggahan foto. Ukuran yang paling valid adalah sejauh mana perubahan positif dialami secara langsung oleh masyarakat yang memberikan mandat kepadanya.
Ada beberapa persoalan mendasar di NTB yang disoroti oleh Rahimun M Said:
- Ketidakstabilan harga berbagai kebutuhan pokok di pasar.
- Berbagai tantangan di sektor pendidikan yang belum tuntas.
- Akses terhadap layanan kesehatan yang dirasa masih belum merata.
- Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
- Pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Kondisi di atas menjadi alasan utama mengapa masyarakat ingin mengetahui sejauh mana suara mereka benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional oleh wakilnya. Sebagai Direktur Riset dan Isu Strategis di LAMPI PB HMI, Rahim melihat peran senator sangat krusial dalam menjembatani masalah daerah ini.
Tantangan Kewenangan DPD RI
Meski mengakui bahwa secara konstitusi wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lebih terbatas dibandingkan DPR RI, Rahim tetap memberikan catatan penting. Menurutnya, keterbatasan fungsi tersebut tidak boleh dijadikan dalih untuk menurunkan ekspektasi publik terhadap performa seorang senator.
Ia menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan justru teruji ketika seorang pejabat mampu memperjuangkan aspirasi daerah di tengah keterbatasan kuasa yang ada. Masyarakat memilih karena menaruh harapan besar terhadap kemajuan daerah, bukan untuk mendengarkan alasan teknis terkait regulasi.
Berikut adalah ringkasan pandangan kritis terkait peran pejabat publik menurut perspektif akademis:
| Aspek Penilaian | Kondisi yang Dikritik | Harapan Masyarakat |
|---|---|---|
| Indikator Kerja | Popularitas dan citra di media sosial. | Capaian objektif yang bisa diukur dan dirasakan. |
| Kewenangan | Alasan keterbatasan fungsi konstitusional. | Kemampuan maksimal memperjuangkan daerah. |
| Status Jabatan | Dianggap sebagai akhir dari perjuangan pemilu. | Awal dari kewajiban dan pertanggungjawaban publik. |
Tabel tersebut merangkum pergeseran nilai yang dikhawatirkan Rahim, di mana panggung politik kini cenderung menjadi ajang pencitraan semata. Ia mengajak warga NTB untuk kembali pada prinsip dasar bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib diawasi dan tidak ada pejabat yang kebal terhadap kritik.
Membangun Budaya Kritis di Masyarakat
Rahim mendorong warga NTB untuk lebih berani menagih hasil nyata dari para wakil mereka di pusat. Ia berpendapat bahwa sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling sering muncul di kamera, melainkan siapa yang memberikan dampak nyata bagi rakyatnya.
Menurutnya, masyarakat yang diam justru bisa menjadi ancaman bagi masa depan daerah karena membiarkan kebijakan berjalan tanpa kontrol. Oleh karena itu, sikap kritis dari pemilih dianggap sebagai elemen penting untuk memastikan demokrasi tetap berjalan pada jalur yang benar.
Penilaian objektif ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pejabat publik dalam menjalankan sisa masa jabatannya. Dengan begitu, kepercayaan yang telah diberikan oleh ratusan ribu pemilih dapat dibayar dengan kinerja yang sepadan dan bermanfaat luas.
