Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Marunda di Jakarta Utara mengalami kerusakan parah akibat aksi pencurian komponen mesin dan insiden kecelakaan lalu lintas. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran Rp 15,5 miliar tersebut kini kehilangan fungsi optimalnya, terutama pada bagian lift yang sangat dibutuhkan warga.
Aksi kriminalitas dilaporkan kerap menyasar bagian vital jembatan, termasuk mesin pendingin ruangan (AC) yang menunjang operasional lift. Dilansir dari Megapolitan, rentetan pencurian ini membuat sejumlah fasilitas umum di kawasan tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
Muhammad Taufat, Operator Lift JPO Marunda, menjelaskan bahwa pada Maret 2026, bagian luar mesin AC pada lift tersebut raib diambil pencuri. Kondisi lingkungan yang terbuka di bawah jembatan mempermudah pelaku melancarkan aksinya.
"Pernah hilang outdoor AC, kan adanya di bawah," kata Taufat, Jumat (24/4/2026).
Meskipun identitas pelaku sempat terekam kamera pengawas, Taufat mengaku tidak mengetahui kelanjutan proses hukum atas kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan pengelolaan teknis JPO masih berada di bawah wewenang pihak ketiga.
"Itu saya kurang tahu, masalahnya (JPO) ini masih dipegang vendor sih," ujarnya.
Selain masalah keamanan, area JPO juga beralih fungsi menjadi lokasi bermalam bagi warga tanpa tempat tinggal tetap. Kehadiran gelandangan di depan pintu lift yang rusak semakin memperburuk kenyamanan pejalan kaki yang melintas.
"Biasanya, saya usir-usirin yang tidur di sini," tutur Taufat.
Kendala operasional lift juga dipicu oleh faktor teknis akibat cuaca buruk yang memengaruhi sistem sensor perangkat tersebut. Taufat mencatat gangguan mulai terjadi sejak periode Ramadan sebelumnya akibat rembesan air hujan.
"Rusaknya sejak bulan puasa kemarin. Karena tetesan tempias hujan. Kalau hujan gede, hujan angin, dia pasti ada yang error karena kan dia rata-rata pakai sensor," ungkap Taufat.
Reya, seorang pejalan kaki, mengeluhkan kondisi lift yang terus-menerus mengalami gangguan teknis. Ia merasa keberatan jika harus menaiki puluhan anak tangga yang sangat tinggi dalam kondisi terburu-buru.
"Malas banget naik tangganya tinggi banget, terus kan ada lift tapi enggak pernah berfungsi rusak mulu enggak tahu kenapa," ujar Reya, Kamis.
Kesulitan serupa dirasakan oleh warga yang rutin beraktivitas di sekitar JPO untuk bekerja. Reya menambahkan bahwa risiko menyeberang langsung di jalan raya terpaksa diambil demi efisiensi waktu.
"Kalau lagi buru-buru enggak sempat naik JPO, sebenarnya sih tahu bahaya tapi udah lah minta bantuan juru parkir di perempatan aja," sambung Reya.
Seorang pedagang setempat bernama Rotua juga memberikan kesaksian mengenai minimnya penggunaan JPO oleh warga. Banyak pejalan kaki, termasuk anak-anak sekolah, yang meminta bantuan untuk menyeberang secara manual di aspal jalan.
"Kebanyakan langsung menyeberang. Makanya kadang anak SD dari belakang mampir di sini minta 'seberangin dong Bu' kalau abang-abangnya (juru parkir) lagi sibuk," ucap Rotua.
Kurangnya perawatan lift memaksa warga lansia seperti Rotua untuk menempuh kelelahan fisik setiap kali harus menyeberang. Ketinggian jembatan mencapai 5,5 meter yang mengharuskannya berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.
"Cuma kalau sudah naik tangga dari sana berhenti dulu nih, mandang-mandang sebentar, baru turun. Enggak bisa langsung turun," ungkap Rotua.
Menanggapi fenomena ini, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat memaparkan bahwa kerusakan infrastruktur menciptakan persepsi negatif di mata masyarakat. Hal ini berdampak pada keengganan warga untuk menaati aturan penggunaan fasilitas publik.
"Fasilitas yang rusak seperti lift yang macet, kaca pecah, dan kondisi kotor menciptakan persepsi tidak aman, tidak terurus, dan kumuh," ujar Rakhmat, Kamis.
Penurunan minat penggunaan JPO dinilai sebagai dampak logis dari hilangnya kenyamanan dan kepercayaan publik. Rakhmat menekankan bahwa normalisasi pelanggaran sering kali berawal dari lingkungan yang tidak tertata.
"Akibatnya, minat menggunakan JPO menurun karena masyarakat tidak melihatnya sebagai ruang yang nyaman dan terpercaya," lanjut Rakhmat.
Eksklusivitas fasilitas juga menjadi sorotan karena hanya orang dengan kebugaran fisik prima yang bisa mengakses JPO saat lift mati. Hal ini dianggap mencederai prinsip keadilan bagi penyandang disabilitas dan lansia.
"Ini menunjukkan bahwa desain infrastruktur sangat berkaitan dengan keadilan sosial," jelas Rakhmat.
Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan bahwa pemeliharaan JPO masih menjadi tanggung jawab kontraktor konstruksi. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, memastikan proses perbaikan akan segera dilakukan.
"Saat ini, komponen yang mengalami kerusakan sedang dalam proses pengadaan, dan pekerjaan perbaikan akan segera dilaksanakan setelah seluruh material pengganti tersedia," ujar Siti, Kamis.
Pemerintah juga berencana mengevaluasi desain kaca lift yang rentan pecah akibat benturan kendaraan besar di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan aspek keamanan dan ketahanan fasilitas di wilayah padat lalu lintas tersebut.
"Upaya tersebut mencakup peningkatan aspek aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta estetika kota, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam menggunakan fasilitas penyeberangan yang telah disediakan," jelas Siti.
