Kesepakatan terbaru antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak Airbus Asia-Pacific perlu dicermati dengan sikap yang realistis. Penandatanganan Joint Declaration of Intent (JDI) yang berlangsung di Jakarta pada 5 Mei 2026 ini sebaiknya tidak disambut dengan euforia yang berlebihan.
Ada berbagai latar belakang informasi yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami publik, namun sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi JDI tersebut di masa depan. Kerja sama ini secara garis besar bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi di sektor kedirgantaraan nasional.
Fokus utama dari kesepakatan ini adalah penguatan kapasitas industri dalam negeri, terutama pada sektor pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). Kerja sama ini nantinya akan mencakup berbagai lini produk yang dimiliki oleh Airbus.
Bagi pihak Indonesia, JDI dengan produsen pesawat asal Eropa ini diharapkan menjadi katalisator bagi Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022-2045. Dokumen strategis tersebut sebelumnya telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas beberapa tahun silam.
Sejarah Panjang dan Evolusi Kerja Sama
Jika menilik ke belakang, peran para pendahulu Airbus SE dalam membangun fondasi industri dirgantara di tanah air memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perusahaan-perusahaan besar seperti CASA, Aerospatiale, dan Messerschmitt-Bölkow-Blohm adalah mitra setia Indonesia sejak awal.
Ketiga firma dirgantara asal Eropa tersebut merupakan pihak yang paling bersedia membantu keinginan B.J. Habibie dalam membangun manufaktur pesawat terbang nasional pada era 1970-an. Saat itu, banyak perusahaan Barat lainnya yang justru enggan memberikan bantuan teknologi kepada Indonesia.
Hingga saat ini, beberapa produk kedirgantaraan yang dulu diproduksi di bawah lisensi oleh IPTN masih menjadi tumpuan pendapatan bagi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Namun, tantangan besar muncul ketika perusahaan ini bertransformasi dari IPTN menjadi PTDI.
Pasca berganti nama, PTDI dinilai kurang berhasil dalam melahirkan produk baru yang mampu menjadi sumber pendapatan utama di pasar global. Pengembangan inovasi baru cenderung berjalan lambat, sehingga sulit untuk bersaing di pasar kedirgantaraan yang semakin kompetitif.
Struktur perusahaan Airbus sendiri telah mengalami banyak perubahan melalui konsolidasi industri di Eropa antara tahun 1989 hingga awal 2000-an. Entitas seperti CASA, Aerospatiale, dan Messerschmitt-Bölkow-Blohm kemudian melebur menjadi EADS.
Pada tahun 2015, EADS berganti nama menjadi Airbus Group SE, yang kemudian melakukan merger dengan Airbus S.A.S pada tahun 2017. Entitas gabungan inilah yang sekarang kita kenal secara global dengan nama resmi Airbus SE.
Pola kerja sama pun ikut bergeser seiring berjalannya waktu dan pergantian manajemen di tubuh industri dirgantara nasional. Dahulu, kemitraan sangat berfokus pada produksi pesawat secara utuh melalui lisensi serta pembuatan komponen aerostruktur yang masif.
Saat ini, hubungan antara PTDI dan Airbus SE lebih banyak terfokus pada pengerjaan aerostruktur dan kegiatan pemasaran produk-produk Airbus. Beberapa produk yang dipasarkan di antaranya adalah pesawat angkut militer C295 serta helikopter jenis H225M dan H145.
Airbus Defence and Space juga telah memindahkan fasilitas produksi global untuk pesawat C212 ke pabrik PTDI yang berlokasi di Bandung. Rencana serupa juga tengah dipertimbangkan untuk model CN235, terutama jika komitmen pengadaan empat unit pesawat A400M oleh Indonesia terealisasi.
Tantangan Nyata di Lapangan
Pernah ada nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Airbus Asia-Pacific dan PT Dirgantara Indonesia pada 7 September 2022 lalu. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan bisnis aerostruktur dan MRO dengan proyeksi nilai bisnis mencapai US$500 juta dalam satu dekade.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindak lanjut dari kesepakatan bernilai fantastis tersebut belum terlihat secara nyata hingga saat ini. Masalah utama yang mengganjal adalah keterbatasan anggaran yang dialami oleh produsen pesawat asal Bandung tersebut.
PTDI saat ini menghadapi kendala finansial untuk melakukan peremajaan mesin-mesin produksi, khususnya mesin CNC yang modern. Tanpa adanya investasi pada mesin-mesin baru, mustahil bagi Airbus SE untuk menambah volume pesanan aerostruktur kepada Indonesia.
Akibat kendala internal ini, peluang bisnis senilai ratusan juta dolar tersebut terancam hilang begitu saja dari genggaman perusahaan negara. Di sisi lain, beberapa perusahaan swasta lokal justru tetap aktif memproduksi komponen untuk pesawat komersial Airbus melalui jaringan rantai pasok global.
Terkait dokumen JDI yang baru saja ditandatangani dengan Bappenas, ada empat poin krusial yang harus diperhatikan secara saksama :
Daftar poin penting dalam implementasi kerja sama Airbus :- Sifat Kesepakatan yang Politis: Dokumen JDI ini lebih cenderung memiliki bobot politis bagi kedua pihak, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Bappenas.
- Wewenang Pengambilan Keputusan: Segala bentuk realisasi bisnis harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat Airbus di Eropa, bukan hanya dari kantor regional di Singapura.
- Daya Saing Regional: Indonesia saat ini belum menjadi prioritas utama dalam peta investasi besar Airbus jika dibandingkan dengan negara lain seperti China dan India.
- Kapasitas Finansial Dalam Negeri: Perusahaan dirgantara nasional membutuhkan suntikan dana besar atau dukungan dari Danantara untuk meningkatkan standar produksi agar sesuai kriteria Airbus.
- Kepatuhan dan Tata Kelola: Airbus menerapkan standar compliance yang sangat ketat menyusul beberapa kasus hukum yang pernah menimpa perusahaan tersebut di masa lalu.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perjalanan menuju implementasi bisnis yang konkret masih memerlukan banyak tahapan yang sangat teknis. Tanpa adanya pembenahan mendalam di sektor internal perusahaan penerima manfaat, kesepakatan ini hanya akan menjadi dokumen di atas kertas.
Posisi Indonesia dalam Peta Global
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat karena lemahnya daya saing industri kedirgantaraan di kancah internasional. Fokus investasi Airbus saat ini lebih banyak diarahkan ke China, yang sudah memiliki fasilitas perakitan akhir (FAL) untuk seri A320.
Selain itu, India juga menjadi target utama Airbus untuk mendirikan fasilitas serupa bagi pesawat C295 dan helikopter H125. Hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda Airbus akan menjadikan Indonesia sebagai pusat FAL untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.
Implementasi kerja sama ini nantinya akan murni didasarkan pada perhitungan bisnis yang profesional, bukan semata-mata karena hubungan politik. Masalah permodalan tetap menjadi batu sandungan utama bagi perusahaan manufaktur maupun penyedia jasa pemeliharaan pesawat di dalam negeri.
Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang mustahil dilakukan tanpa adanya dukungan dana yang kuat. Oleh karena itu, peran lembaga seperti Badan Pengelola Indonesia Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sangat vital bagi BUMN terkait.
Aspek tata kelola perusahaan yang baik atau good governance juga menjadi prasyarat mutlak yang diminta oleh pihak Airbus SE. Perusahaan global ini tidak akan berkompromi dengan aturan kepatuhan, mengingat rekam jejak mereka yang pernah tersandung kasus suap di berbagai negara.
Ketika Indonesia sepakat untuk mendatangkan dua unit pesawat A400M, penerapan aturan kepatuhan ini sempat menimbulkan dinamika internal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak merasa nyaman dengan standar ketat yang diterapkan oleh manajemen Airbus.
Sebagai kesimpulan, para pembuat kebijakan maupun pelaku industri di tanah air sudah seharusnya mengelola ekspektasi mereka secara lebih bijak. Mengubah kesepakatan JDI menjadi kontrak bisnis yang menguntungkan adalah pekerjaan rumah yang sangat berat dan penuh tantangan.
Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap berbagai faktor internal di dalam industri kedirgantaraan nasional yang telah lama stagnan sejak akhir dekade 90-an. Tanpa adanya langkah perbaikan yang konkret, harapan akan bantuan teknologi dari Airbus akan sulit untuk terwujud dalam waktu dekat.
Keberhasilan transformasi ini sekarang berada di tangan perusahaan-perusahaan kunci seperti PT GMF AeroAsia dan PT Dirgantara Indonesia. Mereka dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan standar global agar kemitraan dengan Airbus dapat membuahkan hasil nyata bagi ekonomi nasional.
