Pengelola Eduwisata Bhinneka Keluhkan Kendala Pemasaran Produk Olahan Sampah

Pengelola Eduwisata Bhinneka Keluhkan Kendala Pemasaran Produk Olahan Sampah
Foto: Ilustrasi Pengelola Eduwisata Bhinneka Keluhkan Kendala Pemasaran Produk Olahan Sampah.

Warga RT 014 RW 006 di Kebon Kosong, Jakarta, kini menghadapi hambatan dalam mendistribusikan produk bernilai ekonomi hasil olahan sampah rumah tangga pada Selasa (13/5/2026). Meskipun berhasil mengubah limbah melalui Kampung Eduwisata Bhinneka, minimnya akses pasar membuat hasil produksi menumpuk tanpa pembeli tetap.

Hambatan distribusi ini berdampak pada keberlanjutan program bank sampah yang selama ini mengolah botol plastik, minyak jelantah, hingga sampah organik. Dilansir dari Megapolitan, keberhasilan warga dalam memilah sampah dari rumah kini dibayangi oleh ketidakpastian serapan pasar terhadap barang-barang yang telah diproses tersebut.

"Kadang setelah kita buat pupuk, minyak, pokoknya hasil dari sampah yang diolah diproses ke mana, didistribusikan ke mana. Karena pasarnya masih kurang," kata Pengelola Eduwisata Bhinneka, Joko Sarjono.

Joko menjelaskan bahwa warga sebenarnya sudah rutin menyetorkan sisa makanan dan buah-buahan untuk dijadikan pupuk kompos berkualitas. Pihak pengelola mematok harga Rp 12.000 untuk kemasan 3 kilogram dan Rp 15.000 untuk ukuran 4 kilogram kepada para calon pembeli.

"Sekarang kondisinya, pupuknya kelebihan produksi. yang beli jarang, jadi numpuk," katanya.

Selain masalah pupuk, bank sampah ini juga mengumpulkan minyak goreng bekas atau jelantah melalui skema kerja sama dengan perusahaan swasta. Joko menekankan perlunya intervensi dari pemerintah daerah untuk membantu menyerap produk hasil swadaya masyarakat ini demi menjaga semangat warga dalam menjaga lingkungan.

"Bisa aja pemerintah beli produk dari kita, terus didistribusikan ke kedinasan lainnya. Misalnya pupuk organik, bisa dibeli untuk dinas pertamanan," katanya.

Kebutuhan akan dukungan finansial juga menjadi poin krusial bagi keberlangsungan Eduwisata Bhinneka ke depannya. Selama ini, operasional harian masih sangat bergantung pada kerelaan pengurus yang sering kali harus merogoh kocek pribadi untuk membiayai berbagai kegiatan teknis di lapangan.

"Kalau bisa ada dana operasional khusus dari pemerintah untuk bank sampah. Dana ini supaya kegiatan di bank sampah terus berjalan, selama ini kita ngapa-ngapain pakai duit pribadi," ujarnya.

Joko menyatakan optimisme bahwa pengelolaan sampah di tingkat permukiman adalah kunci penyelesaian masalah limbah di Jakarta. Namun, hal tersebut memerlukan sinergi yang lebih kuat antara inisiatif warga dan kebijakan pemerintah dalam hal pemasaran serta pembiayaan operasional.

Artikel terkait

Rekomendasi